Nusyirwan SH. Meramal Peluang Calon Gubernur Sumbar.
Jakarta, merapinews.com. pesta demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur di Sumatera Barat (Sumbar) akan ditabuh September 2020 mendatang. Bersama itu ada 13 Kabupaten/kota lainya mengikuti helat yang sama.
Sedangkan Ir H. Mulyadi, anggota komisi III DPRRI, merangkap ketua pertai Demokrat Sumbar, lebih memilih Bupati Padang Pariaman Drs Ali Muchni sebagai pasanganya meski belum ada kepastian. Sementara Nasrul Abid, wakil Gubernur Sumbar menggaet Bupati Agam Indra Catri.
Kontestalasi politik daerah makin menggurita, setelah Bupati Solok Drs Gusmal juga akan masuk bursa. Menyusul walikota Payakumbuah Ir. Reza Pahlefi yang mengandeng ketua partai PKB Sumbar Febi Dt Bangso Nan Putiah sebagai wakilnya. Sementara walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah berpasangan dengan Audy (non birokrat) meski Mahyeldi tokoh partai PKS tapi tiket diranah politik lokal itu sudah ia kantongi dari PPP.
Sama dengan Reza Pahlefi, Mahyeldi Ansyarullah juga sama-sama menunggu keputusan dari partai PKS. Meski Reza juga sudah memiliki kepastian dari partai PKB. Namun partai itu harus berkoalisi.
Pengamat politik dari Forum pemantau Hak Azazi Manusia (HAM) dan Lingkungan pusat Nusyirwan SH, menilai kontestalasi pemilihan Kepala Daerah di Sumbar, khususnya Gubernur, tidak lebih memilih penguasa.
Penilaian itu, setelah ia mengamati kepemimpuna%n Irwan Prayitno selama dua priode (2010-2020) sebagai Gubernur. Menurutnya, tidak ada terobosan Irwan nan signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalaupun terjadi peningkatan pembangunan di Sumbar, hanya imbas dari keberhasilan daerah tetangga, seperti Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, termasuk Bengkulu. "Sumbar diuntungkan karena terletak di zona ekonomi eklusif", katanya.
Menjawab pertanyaan terkait kontelasi politik Kepala Daerah setingkat Gubernur tahun 2020, ditenggarainya Sumbar hanya mencari penguasa dan bukan kepala daerah.
Itu sebabnya ia menilai peluang Fakhrizal untuk memenangkan konstelasi itu sangat memungkinkan. Beda dengan Mulyadi, hematnya Mulyadi, menggaet pasanganya diluar wilayah Sumbar II. Meski mesin partai Demokrat di Sumbar bergerak, itupun tidak menjamin, sebab konstituen tidak hanya melihat sosok, juga dengan siapa sosok itu bergandengan. Barangkali inilah yang harus dipertimbangkan. Ditambah lagi, tutur Nusyirwan, kontrak politik sebuah partai pekan lalu dengan para kandidat di Bukittinggi diyenggarainya menganggu kantong-kantong suara Mulyadi.
"Untuk itu, Mulyadi, harus menggaet wakilnya diluar Sumbar II, bisa jadi dari Kabupaten Solok, Solok Selatan ataupun dari kota Solok", ujar Nusyirwan bersaran. Kalau langkah ini diambil Mulyadi, saya optimis Mulyadi akan jadi pemuncak.
Namun tokoh Pers Bukittinggi Syamsuardi Hasan menilai, Mulyadi jauh hari sudah mempersiapkan diri dengan segala resiko yang harus dia tempuh. Kesiapanya itu ia buktikan dengan alat peraga Mulyadi.
"Tidaklah mungkin alat peraga Mulyadi, merata terpasang diseluruh jagat bumi Minangkabau, kalau mesin politiknya tidak bekerja", urai Syamsuardi seperti dikutip dari cetingan FBnya.
Sementara kandidat di wilayah Sumbar I, hanya Nasrul Abid, nan bisa melenggang, namun langkah Nasrul Abid pun tidaklah mulus, karena ia akan dihadang Gusmal, setelah Bupati Kab Solok itu mendapat dukungan dari perantau tiga daerah kota Solok, Solok Selatan dan Kab. Solok sendiri, itupun kalau Gusmal, mendapat tiket. Demikian juga halnya di Pesisir Selatan (Pessel), meski ia (Nasrul Abid) pernah dua priode memimpin Pesisir Selatan sebagai Bupati, itu tidak menjamin ia akan mendulang suara disana, sebab Bupati Hendra Jhoni Bupati Pessel masih bersikukuh mengusut Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan RSUD Painan yang digadang-gadangkan Nasrul Abid.
Pada bagian lain, Nusyirwan mengungkapkan nasib dua calon Gubernur dari partai PKS. Reza Pahlefi dan Mahyeldi Ansyarullah, nasib mereka tergantung dari rekomendasi partai, satu diantara mereka harus legowo menerima keputusan.
Prediksi Nusyirwan, bisa jadi DPP PKS, lebih merekomendasikan tiket Pilgub Sumbar itu kepada Reza Pahlefi, karena Reza mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Meski ada sandungan hukum terkait pengadaan alat pembakar limbah medis tahun 2016 di RSUD Payakumbuh, namun itu tidak menghambat langkah Reza.
Pada bagian lain, ia melihat kalau pertimbangan partai PKS tidak merekomenfasikan tiket pada Mahyeldi, bisa jadi terkait pernyataan Mahyeldi sendiri awal kememimpinanya sebagai wali kota Padang. Ia (Mehyeldi) akan fokus dengan tugasnya sebagai walikota sampai habis masa jabatan.
Ketidak konsistenan Mahyeldi inilah yang jadi pertimbangan partai disusul gunjingkan sebagian masyarakat Sumbar. 'Ustaz kok ya ndak konsisten, lain ucapan, lain perbuatan".(asroel bb)
