Covid 19. Pemangku Adat Bukik Apik Minta Klarifikasi Pernyataan Walikota Bukittinggi.
Pernyataan itu mereka kemukakan, setelah sebelumnya Senin 13/4, walikota Bukittinggi bersama unsur Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkominda) Bukittinggi mengunjungi lokasi perumahan itu. Pada saat bersamaan Ramlan, menyatakan lokasi itu (Rusunawa) dapat dijadikan lokasi isolasi korban terpapar pandemi Covid 19.
Pernyataan walikota Bukittinggi yang diunggah sejumlah media online itu yang memicu pamangku adat, masyarakat dan pemuda Bukik Apik menjadi galau (gelisah).
Mereka menilai sebagai pemimpin pembangunan di Bukittinggi, walikota sudah meninggalkan azas mufakat. Seharusnya sebelum meluncurkan pernyataannya itu, eloknya ia (walikota..red) berkoordinasi dengan masyarakat. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan setelah di tunggu beberapa hari hasilnya juga sama.
Klimaksnya terjadi Jumat 17/4, baik pemuda, masyarakat dan kaum pamangku adat ruah dilokasi perumahan itu sambil membentangkan spanduk "Kami masyarakat menolak rusunawa tempat isolasi covid 19. Kami hanya menjual tanah bukan menjual nagari", tulis mereka. Pada bagian bawah bentangan spanduk itu masyarakat mengingatkan. Parak bamintalak sawah ba pamatang.
"Kami bukanya tidak setuju atau menolak, tapi apakah sudah layak Rusunawa itu dialih fungsi sebagai ruang-ruang isolasi Covid 19", tutur inyiak datuak Dikoto balik bertanya.
Ia mencontoh sarana pendukung lokasi itu belum maksimal, sumber air bersih belum jelas, bak penampung limbah yang disebut bintang lima belum ada. Apakah ini bukan akan menjadi pemicu makin berkembangnya wabah yang mematikan itu di daerah kami?, tuturnya dihadapan puluhan orang pemuda, masyarakat dan pemangku adat anak nagari Bukik Apik.
Baik Bujang Sati, maupun inyiak dt Sikumbang yang mendampingi tetua adat anak nagari Keluraham Bukik Apik, berharap agar walikota Bukitinggi mengklarifikasi pernyataanya itu. Sebab, kata mereka. Pernyataan Walikota Bukittinggi membuat kami tidak nyaman (resah). Kami tidak menolak, tapi beri kami pencerahan, ujar mereka berharap.
Senada dengan pernyataan inyiak datuak Sikumbang. Ketua Pemuda Bukik Apik Anton menimpali dengan nada yang sama. Tidak tertutup kemungkinan walikota tidak mengetahui kondisi riiil masyatakat pasca pernyataanya itu, namun realitanya sampai hari ini klarifikasi yang kami harapkan sia-sia.
Meski belum diperoleh keterangan dari Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Menurut Anton, pemasangan spanduk itu merupakan opsi agar ada perhatian pemimpin kota Bukittinggi atas ketidak nyamanan warga.
Suasana yang nyaris tidak terkendali itu akhirnya mencair setelah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bukik Apik Puhun Hendra St Rangkayo Mulia, dipercaya sebagai mediator untuk menghubungi Walikota Bukittinggi.
"Amanah yang dibebankan kepundak saya akan saya laksanakan semaksimal mungkin. Saya berharap walikota Bukittinggi berkenaan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Bukik Apik untuk berdialog terkait dengan kondisi yang terjadi dilapangan", harap Rangkayo Mulia.
Insya allah amanah itu akan saya laksanakan semaksimal mingkin, namum saya tidak berani menjamin apakah Walikota Bukittinggi berkenaan atau tidak.
Pertemuan tokoh-tokoh adat masyarakat Bukik Apik Bukittinggi Jumat 17/4 itu merupakan moment yang perlu mendapat perhatian. Kalau sebelumnya para tokoh adat membahas tatanan nagari atau daerah dilaksanakan di balai adat atau ruang khusus, tapi kali ini mereka turun gunung.
Dikawal puluhan pemuda pertemuan itu dilaksanakan di bedeng proyek rusun. Yang pasti, ujar Bujang Sati, pihaknya tidak ditunggangi unsur politis.(asroel bb).
