Aksi Demo Menolak New Komunis Berurai Air Mata.
Bukittinggi, merapinews.com - Deraian air mata peserta demontrasi damai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) yang menuntut dan menolak diberlakukannya Rancangan Undang - Undang Haluan Idiologi Pancasial (RUU HIP) tidak dapat dibendung
Gema ayat suci al Quran yang dilantunkan Muhammad Shidiq yang membacakan surat Q.S As, Shap ayat 10 - 14 itu membuat sebagian pesera aksi demo damai itu meneteskan air mata, tidak ketinggalan ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofian, larut bersama peserta aksi.
Aksi demo damai "Minangkabau menolak new komunis" itu sendiri dilakukan GNPF Ulama Bukittinggi dan Agam, karena mereka melihat ada kecenderungan. RUU HIS itu akan disahkan di DPR RI.
"Bila ini terjadi", kata ketua GNPFU Bukittinggi/Agam Ust. Tabah Redha Ic, maka kebangkitan Neo Komunis di indonesia tidak dapat dielakan.
"Dan kami para mujahiddin berada digarda depan. Kalaupun terjadi. Pertiwi akan berdarah-darah. Kami tidak rela Pancasila pancasila diamandemen", ujarnya.
"Jangan coba-coba mengutak atik Pancasila. Pancasila sudah harga mati sebagai haluan Negara. Dan kami siap berjihat", tukas Ust. Tabah Redha.
Kehadiran para mujahiddin di lembaga perwakilan rakyat kota Bukittinggi di apresiaai ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofian.
Bahkan tuntutan para mujahiddin itu direalisasikan Herman Sofian dengan membacakan "pernyataan sikap umat Islam se - kota Bukittinggi dan Agam" itu. Juga hadir para ustaz dari berbagai daerah. Solok, Payakumbuh/50 Kota, Pasaman dan Tanah Datar.
Didampingi wakil ketua Komisi III DPRD Bukittinggi Haji Ibrayaser. Herman Sofian menyebut. RUU HIP/RUU BIP berpotensi merongrong dasar Negara RI yang tertuang dalam fasal 29 ayat 1 UUD 1945. Untuk itu kita minta DPRI untuk tidak meneruskan pembahasan RUU itu karena akan berpotensi Dis - Integrasi bangsa.
Dan menuntut agar Pemerintah/Kepolisian menangkap actor dibalik perumusan RUU HIP/RUU BIP, karena terindikasi berbauk komunis yang nota bene telah dilarang dalam TAp MPR no. XXV tahun 1966.
Pada bagian lain pernyataan sikap para Mujahiddin Bukittinggi dan Agam yang dibacakan Ketua DPRD Bukittinggi itu, juga menuntut agar Kepres no. 24 tahun 2016 tentang penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pamcasila. Dan negara kembali pada UUD 1945.
Menurut Herman Sofian. Desakan GNPF Ulama Bukittinggi dan Agam itu, juga meminta agar DPR RI membubarkan BPIP. Sebab BPIP itu sangat berperan mengutak atik dasar negara. Lebih dari itu kalau Presiden Jokowi terbukti memberi peluang bangkitnya "Komunis", mereka minta DPR RI memakzulkan Jokowi sebagai presiden.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, imbuh Herman Sofian, aspitasi umat Islam itu akan kita salurkan ke DPR RI melalui mekanis yang ada. "Ya... Kita salurkan aspirasi umat itu melalui mekanisme pada hari ini juga", ujar ketua DPRD Bukittinggi itu meyakinkan.(asroel bb)
