Zainal Abiddin HS: Pemko Bukittinggi Lecehkan Badan Pemeriksa Keuangan.
Bukittinggi, merapinews.com - Pemko Bukittinggi tidak akan menggugat PT. Bangun Karya Prima. Perusahaan yang dipercayakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp. 102 milyar.
Meski rekanan itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan (putus kontrak) pada bobot 25,9 persent. Namun hasil pemeriksaan Badaan Pemeriksan Keuangan (BPK) diduga telah terjadi pengurangan volume material besi senilai Rp. 233 juta. Demikian juga halnya terkait bobot pekerjaan senilai Rp. 350 juta.
Artinya dari dua item pekerjaan itu saja negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah dirugikan Rp. 580 juta. Namun Pemko Bukittinggi, tidak bermaksud membawa kerugian negara itu keranah hukum.
"Ya... Kita belum bermaksud menyelesaikan kasus itu keranah hukum. Karena kami saat ini fokus menggugat jaminan pekerjaan dari PT. Bangun Karta Prima melalui ansuransi PT. ARSW, senilai Rp. 12 miliar", ujar kepala Dinas Keuangan Bukittinggi Heriman.
Heriman, menyatakan hal itu saat dilakukan konfirmasi diruang kerjanya Jumat 30/7, terkait lalu lintas 58 rekening bank pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemko Bukittinggi yang belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.
Menurut Heriman, gugutan itu sudah kita daftarkan, katanya.
Pernyataan Kadis Keuangan Kota Bukittinggi itu memicu indralin wakil ketua Lembaga Investigasi Badan Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) perwakilan Sumatera Barat Zainal Abiddin HS.
"Tidak ada alasan Pemko Bukittinggi untuk tidak melakukan tuntutan. Kalau itu tidak dilakukan Pemko Bukittinggi. Artinya Pemko Bukittinggi lecehkan hasil pemeriksaan keuangan BPK", tuding Zainal Abiddin HS.
Tidaklah mungkin (LHP) BPK, membuat merekomendasi pada Dinas Kesehatan kota Bukittinggi agar memperhitungkan volume pekerjaan yang tidak mengacu pada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja kalau tidak ditemukan kerugian negara, ujar Zainal.(asroel bb).
