Lima Fraksi DPRD Kota Padang Panjang Sampai Pandangan Umum Ranperda Tentang APBD P Tahum 2020.
Pd. Panjang, merapinews.com - Lima Fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
Pemandangan umum tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas penyampaian Nota Keuangan Walikota atas Ranperda yang sama melalui Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Padang Panjang, Selasa (22/9) lalu.
Rabu siang, Rapat Paripurna terbuka untuk umum dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, dihadiri Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Drs. Asrul, Forkopimda, Sekda, Pimpinan OPD, serta undangan lainnya bertempat di Gedung DPRD, Kampung Jambak, Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Rabu (23/09).
Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah masukan dan kritikan terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
"Secara substansi, belanja daerah bertujuan untuk masyarakat, tentu aplikasinya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat apa sudah tepat sasaran, selain itu perlu pembenahan pasar secara komprehensif serta pembangunan trotoar dan riol yang ada di Padang Panjang juga harus dievaluasi lagi." tegas Hukemri dalam pemandangan Umum Fraksi PAN.
Sekretaris Fraksi PAN tersebut, juga meminta penjelasan mengenai evaluasi program Destinasi Wisata yang ada di padang panjang, juga terkait pengadaan tanah untuk sport center yang dibebankan kepada anggaran perubahan 2020 dan APBD 2021 harus sesuai dengan aturan yang ada, ujar Hukemri
Sementara, pemandangan umum Fraksi Gerindra PKS yang disampaikan Ketua Fraksi Yudha Prasetia, mengatakan saat pandemi terjadi penurunan pendapatan daerah yang menyebabkan berubahnya struktur belanja daerah, tentu kondisi ini menuntut kepiawaian Walikota dan kepala OPD untuk melakukan pengurangan belanja dan penghematan.
Dengan kondisi tersebut, akan mengganggu pencapaian RPJMD Walikota dan meminta walikota memastikan kepala OPD dan jajarannya untuk bekerja maksimal fan melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran yang ada.
Senada dengan Fraksi PAN, penyaluran dana bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 yang kurang tepat sasaran, pembenahan pasar pusat Padang Panjang juga menjadi sorotan dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerinda-PKS.
Menyinggung, penurunan pendapatan Daerah 9,22 % Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa melalui Pemandangan Umum yang dibacakan oleh Puji Hastuti, meminta upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kembali perekonomian dan PAD kota Padang Panjang.
"Kalau kita lihat dari waktu yang tersisa tahun 2020 ini, rasanya tidak mungkin dapat kita laksanakan semua kegiatan.
Kami, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa ingin mengetahui kegiatan apa saja yang bersifat mendesak, tidak bisa ditunda dan merupakan penyesuaian pada target RPJMD Kota Padang Panjang dan apakah kegiatan tersebut dapat terselesaikan pada tahun anggaran 2020 ini, ujar Ketua Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa tersebut.
Selain itu, diminta penjelasan dan penegasan penggunaan dan sisa dana refocusing serta pengangaran belanja tidak terduga atau pergeseran untuk penangan dampak pandemi covid 19. "Ini perlu penegasan dan pelaksanaan yang jelas oleh pemerintah daerah untuk pencapaian target yang lebih maksimal" tegas Puji Hastuti.
Hal tersebut juga disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya yang meminta transparansi mengenai Jumlah Anggaran yang di Recofusing dari APBD 2020 dan dari mana Anggaran Recofusing itu di ambil.
"Dalam APBD Perubahan 2020 ada kegiatan belanja Modal Pembelian Tanah untuk Sport Centre, Kami dari Fraksi Nasdem Bulan BintangNya meminta penjelasan terkait proses pengadaan tersebut secara aturan hukum dan bagaimana visi Saudara Walikota." ungkap Kiki Anugerah Dia, SE selaku Ketua Fraksi yang membacakan Pandangan Umumnya. Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya juga berharap adanya pengoptimalan pemanfaatan Tanah Pemko yang ada di sekitaran Bancah Laweh.
Tidak hanya masalah Sport Center, Fraksi Fraksi DPRD meminta pengoptimalan pengelolaan pasar pusat Padang Panjang dan pengelolaan Islamic Center yang kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah seperti menyediakan petugas kebersihan yang layak, memastikan fasilitas parkir basement yang digenangi air agar di alirkan ke saluran yang semestinya, serta percepatan penyelesaian ruangan untuk MUI dan organisasi keagamaan serta kantor BAZNAS. Hal terpenting, dibutuhkan kreatifitas dan Inovasi Dinas terkait khususnya menyikapi masalah Pendidikan pada masa pandemi Covid 19 saat ini.(Son)
