News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pembangkang UU Pers. Inspektorat Kab. Bima Tolak Wartawan.

Pembangkang UU Pers. Inspektorat Kab. Bima Tolak Wartawan.


 
Bima, merapinews.com - Pemimpin Redaksi Media Online Lintas Rakyat NTB. Com merangkap Pemimpin Redaksi Media Online Lintas Rakyat.Net, Muhtar Yusuf menilai Inspektorat Kabupaten Bima gagal paham dan membangkang terhadap pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikutif.

Ia menolak wartawan yang akan  mewawancarainya usai melakukan pemeriksaan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bolo dan 25 guru atas dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun  2019/2020 mencapai Ratusan Juta,  Kamis, 17 September 2020.

Pemilik dua media online di Bima itu menyayangkan sikap inspektur yang mempunyai fungsi strategis di dalam membangun pemerintahan daerah yang bebas dari  KKN di Kab. Bima.

Padahal sebelumnya, wartawan sudah menunggu di luar ruangan pemeriksaan berjam-jam lantaran pintu ditutup.

Tidak sampai di situ, usai pemeriksaan, wartawanpun mencegat di halaman sekolah bahkan sampai ke pintu mobil yang diparkir di jalan raya lintas Sumbawa – Bima.

Namun sang inspektur itu tetap kukuh tidak mau melayani. “Tanyakan ke UPT, saja”, ucapnya

Bukan kah jabatan Inspektur, mempunyai fungsi perencanaan, pengawasan, perumusan kebijakan?.

Jika jawabannya ya, apa yang penyebab sang inspektur menolak wartawan sedang melaksanakan tugas negara?.

Ini  potret persekongkolan. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sudah sangat jelas.

 Pasal itu menyebut setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghambat, menghalang- halangi tugas wartawan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan pidana 2 tahun penjara denda Rp200 juta.

Menurutnya, jika inspektur itu tidak paham pilar keempat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebaiknya tidak usah jadi inspektur di daerah. 

Lagian untuk apa memiliki jabatan tinggi kalau kualitas dan kuantitas diri tidak mumpuni.

“Mundur saja lah daripada terkesan bodoh atas pilar kebangsaan", ujar Muchtar Yusuf.

Anggota Serikat Pers Republik Indonesi (SPRI)  itu meminta Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mencopot jabatan inspektur yang gagal paham akan tugas dan fungsi media.

“Jangan dipelihara pejabat gagal paham itu. Sebab akan berdampak buruk terhadap pemerintahan yang dipimpin Hj. Indah Dhamayanti Putri.(lr-irfan).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.