News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Dinas Keuangan Kabupaten Limapuluhkota Masih Menyisakan Rp 4,2 Miliar Dana Rekanan nan Tertunggak

Dinas Keuangan Kabupaten Limapuluhkota Masih Menyisakan Rp 4,2 Miliar Dana Rekanan nan Tertunggak


Limapuluhkota, merapineww.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat, masih menyisakan anggaran Rp. 4,2 miliar untuk pembayaran sisa kontrak jasa kontruksi yang sudah menyelesaikan kontrak kerja namun belum dibayar.

Kepala Dinas DPKA Kabupaten Limapuluhkota Irwandi menyatakan hal itu menjawab pertanyaan terkait tertangguhnya pembayaran kontrak kerja rekanan kontraktor pasca PSPB pandemi Covid - 19, sejak Februari 2020 lalu.

Meski Irwandi tidak merinci sisa rekanan yang belum menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM), namun anggaran itu sudah  di siapkan.

Ia membantah tudingan Pemda Kabupaten melalaikan pembayaran. Justru sebaliknya. Pemda Kabupaten lebih pro aktif memperioritaskan hak-hak para rekanan.

Alasanya urai Irwandi, karena banyak masyarakat yang mengantungkan kehidupan  disektor jasa kontruksi. Mulai hulu hingga hilir  sehingga pergerakan ekonomi menggeliat. 

Itu sebabnya ketika pemilik proyek Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) ketika  mengajukan anggaran pembayaran sejumlah rekanan yang tertunggak sebanyak Rp. 5,5 miliar, DPKA justru meloloskan Rp. 17,5 miliar. Semua itu dimaksudkan agar roda perekonomian tidak stagnan.

Buktinya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Limapuluhkota sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan, atau plus 1,08 parsen. Karena pada saat yang sama terjadi  peningkatan harga jual produk pertanian.

Pada bagian lain Irwandi, mengungkapkan. Pembayaran hak-hak rekanan yang tertunggak itu tidak totalitas, melainkan dilakukan secara bertahap, sesuai dokumen yang diajukan Dinas PUPR. 

Namun prioritas tentu diberikan pada rekanan yang menandatangani kontrak kerja  Februari sampai April 2020, imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Limapuluhkota Yunire Yunirman ST, mengungkapkan lebih 50 perusahaan mitra instusinya yang menandatangani kontrak kerja Februaril 2020 lalu sebagian memang belum menerima Surat Perintah Membayar (SPM).

Alasanya, ujar Yunire Yunirman, karena dana itu tersedot untuk penanggulangi Corona Virus Desease (Covid 19). Dan insya allah kini  sudah dapat ditanggulangi. 

Namun ia enggan merinci totalitas anggaran yang dikucurkan. Demikiam juga halnya dengan rekanan yang menjadi mitra institusinya. Kecuali satu kata "kasian kita, tutur Yunire.(asroel bb).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.