News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Duuuh!!, di Kabupaten Limapuluhkota Pabrik di Kawasan Wisata. Legalitas Perusahaan Diragukan?.

Duuuh!!, di Kabupaten Limapuluhkota Pabrik di Kawasan Wisata. Legalitas Perusahaan Diragukan?.



Limapuluhkota, merapinews.com - Wakil ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LKCI) Sumatera Barat, Jhon Firman, menegaskan aparat terkait di Kabupaten Lapuluhkota, segera   menegakan Peraturan Daerah dari pelanggaran.

Penegasan itu ia sampaikan terkait dengan beroperasinya pabrik yang memproduksi kertas telor dikawasan wisata alam Katinggian, Kanagarian Harau, Kabupaten Limapuluhkota - Sumatera Barat.

Pabrik yang beroperasi (produksi)  selama Tiga bulan terakir, ditenggarainya melanggar tataruang.

 Petinggi LSM besutan mantan Kapolri Drs H. Da'i Bachtiar itu menduga pabrik yang memproduksi kertas telor itu mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2012, tentang Tata Ruang (Kabupaten).

"Saya tidak melihat  ada klausal ayat dan fasal manapun dalam Perda itu yang membolehkan keberadaan pabrik disana. Kecuali fasal  55 dan 56 Perda no. 7/2012, hanya merekomendasikan kawasan industri pedesaan - perkotaan", katanya


Kalau kawasan industri perkotaan dan Pedesaan, tentu yang diproduksi  usaha rumahan non pabrikan.

Pada bagian lain, Jhon Firman menilai penerbitan kepemilikan legalitas perusahaan itu tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang berperan, sehingga berbagai cara untuk mendapatkan perizinan mereka lakukan. Disamping membawa nama kepala daerah. Pemilik lahan ditenggarai belum pernah melepaskan hak kepemilikan.

"Ya...pemilik lahan sampai saat ditenggarai belum pernah melepas hak kepemilikan ulayat", ujar warga Katinggian.

"Legalitas perusahaan kami resmi, semua persyaratan untuk mendapatkan perizinan pabrik sudah kami penuhi", ujar pengawas lapangan Pabrik kertas telor Kuswanto alias Yul.

Tapi ia tidak memperlihatkan bentuk perizinan perusahaan yang mengusung bendera "Raja" itu. Termasuk sertifikat kepemilikan lahan pabrik yang konon diragukan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PMPSP) Pemerintahan Kabupaten Limapuluhkota menuding pabrik itu tidak memiliki legalitas dan perizinan.

"Sejauh ini institusi yang saya pimpin tidak pernah menerbitkan legaliatas dan perizinan pabrik kertas telor itu. Saya minta tim penegak Peraturan Daerah (Perda) dari Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) mengambil langkah hukum. Tindak perusahaan itu", tegasnya.

Sama halnya dengan Kuswanto, Irwinsyah salah seorang Kepala Bidang (Kabid) dilingkungan MPSP menenyatakan pabrik itu memiliki legalitas. Namun ia tidak dapat membuktikanya legalitas pabrik itu. Demikian juga halnya Kabid Tataruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUOR) Kabupaten Limapuluhkota. (asroel bb/jef)


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.