Terkait Proyek APBD Kadis PUPR Kab. Solok Kibuli DPRD.
Solok,merapinews.com - Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuamgan (BPK) terhadap Pengelolaan Anggaran dalam program pembangunan Kabupaten Solok yang tertuang Dalam APBD. Ketua DPRD Dodi Hendra beserta Fraksi Gerindra dan Anggota DPRD Lainya merasa Kecewa atas kejanggalan pengelolaan keuangan yang ditemukan oleh BPK yang tertuang jelas dalam LHP BPK terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Solok tahun 2020, pasalnya Ada beberapa Dinas terkait melakukan kesalahan sehingga banyak anggaran kegiatan yang janggal dan salah dalam pertanggung jawabannya.
" Saya akan buka kepublik jika para Dinas terkait tidak segera memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Anggaran Daerah. Spaya tidak akan segan segan dan main main dalam hal menindak, jika dalam 60 hari yang di beri waktu oleh BPK untuk memperbaiki persoalan LHP ini. Saya secara kelembagaan dan resmi melaporkan persoalan ini ke aparat hukum. Apalagi Dinas PUPR Kabupaten Solok yang telah sengaja membohongi kami dengan kegiatan yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan kami. Parahnya Ada 13 titik pekerjaan Proyek yang telah dimulai, pada hal dalam hearing beberapa waktu lalu bersama Dinas PUPR, menyatakan semenjak adanya Wabah Covit 19 , Kegiatan Proyek yang diluar Tender LPSE belum bisa dimulai.Nyatanya ada 13 titik pekerjaan yang sudah dikerjakan, Ini sangat jelas perbuatan kepala Dinas PUPR yang dengan sengaja tidak memberitahukan kepada kami. Ada apa di balik ini, kata dodi hendra menegaskan.
Atas perbuatan tersebut saya berharap pada semua rekan media yang ada di Kabupaten Solok mari bersama kita mengawasi kinerja Dinas yang ada di Pemerintahan Kabupaten Solok, Khususnya Dinas PUPR Kabupaten Solok yang di pimpin oleh Syaiful.ST, jika ada yang aneh dan janggal mohon kiranya melaporkan kepada kami selaku Lembaga Legislatif yang merupakan bahagian dari pemeritah Daerah Kabupaten Solok.
Kami ini Wakil Rakyat Kabupaten Solok yang dipilih okeh rakyat untuk dan harus mengawasi kinerja pemerintah yang amburadul seperti yang ada dalam LHP BPK ini
Saya secara pribadi dan lembaga berharap pada rekan rekan media mari bersama kita awasi kinerja Pemerintah Kabupaten Solok yang kita Cintai ini. terangnya.
Sementara itu dalam Sering Informasi yang digelar oleh Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Selasa 2/4 kemaren banyak usulan serta saran dan masukan dari rekan media kepada Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Harapan mereka Fraksi Gerindra merupakan fraksi yang cukup kuat dengan 6 kursi di DPRD Kabupaten Solok.
Jangan sampai lemah dalam melakukan pengawasan apalagi saat ini Kursi Ketua DPRD ditangan Partai Gerindra, jika perlu ada kasus dan persoalan angkat ditingkat Pansus, apalagi ada kasus seperti dalam LHP BPK ini dan Kasus Pembohongan Dinas PUPR terhadap Proyek.
Ini perlu dibentuk Panitia Khusus untuk menindak lanjuti persoalan ini, kapan lagi kami merasa bangga punya Wakil rakyat Seperti Kader Partai Gerindra yang telah menjadi Wakil Rakyat, jika memang persoalan ini akan di Pansuskan. Saya Yakin Masyarakat Kabupaten Solok akan merasa ada Wakil mereka di Pemerintah, ungkap Salah seorang wartawan yang hadir dalam hearing tersebut.
Sering Informasi ini berakhir setelah Ketua DPRD Dodi Hendra menyatakan segera untuk mengusulkan kasus ini di ditingkat Pansus agar semua menjadi terang dan jelas. katanya. (Ega).
