Mahyeldi Tegaskan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres RI Dan Beberapa Menteri Ke Sumbar
Padang,merapinews.com - Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian serta Menteri Kesehatan ke Sumatera Barat, pekan lalu harus menjadi perhatian dan ditindak lanjuti.
Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan harus tindak lanjut bersama, diantaranya kunjungan Menteri BPN/Bappenas yang berkaitan dengan Fly Over Sitinjau Lauik.
Pembangunan Flay Over Sitinjau Lauiak di targetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya sudah selesai.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan hal itu ketika ia memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium, Sabtu (17/4/2021).
Ditegaskan Gubernur, tahun 2021 ini sudah harus diselesaikan tahapan pengurusan izin lahan dan hutan lindung, karena sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 pembangunan kontruksinya sudah harus dimulai dengan pendanaan yang sumber melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Tidak lanjut dari scenario itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera menyiapkan surat Gubernur ke menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa di selesaikan," harap Mahyeldi.
Mahyeldi katakan ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan sintinjau lauk dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.
"Kemarin terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun 7. Setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di Sitinjau Lauik dokumenya langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas," ugkapnya.
Mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, kata Mahyeldi, semenjak tahun 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.
“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011. Yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk ini tentu perlu langkah-langkah kedepannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar," ujarnya.
Selain itu Mahyeldi juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Dan berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.
"Sehingga nanti danau Maninjau akan memanfaatkan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah kabupaten Agam dan Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia. Dengan dasar ini maka kita mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya," sebutnya.
Dengan ini melalui dinas lingkungan hidup Sumbar bersama kabupaten Agam dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau," harapnya.
Gubernur juga katakan, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi menteri Bappenas seperti pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati hari bela negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya monumen bela negara PDRI di Sumatera Barat.
"Untuk itu guna percepatan pembangunan monument PDRI tersebut, kita meminta kelapa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait," pintanya.(rel/asroel bb)
