Segel Sumber Ekonomi, Masyarakat Pemilik Pertokoan Pertiwi Indah Batusangkar Meradang.
Batusangkar,merapinews.com - Dampak pandemi Covid 19, selain mempengaruhi kesehatan, juga berimbas pada perekonomian. Ketika perekonomian negri makin terpuruk, negara harus hadir sebagai dewa penyelamatkan dengan berbagai program dan bantuan
Nan terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, justru sebaliknya. Pemerintah Kabupaten malah makin persempit akses ekonomi masyarakat mengais rezeki, setelah Dinas Koperasi dan Perdagangan(Koperindag) Kabupaten Tanah Datar melalui suratnya bernomor 510/1534/Koperindag/2019 menutup dan menyegel sejumlah unit toko di komplek pertokoan Petiwi Indah jalan S. Parman Batusangka.
Penyegelan dan penutupan toko itu dinilai mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Basrizal Dt pangulu Basa, sebagai tindakan yang tidak manusiawi ketika kondisi daerah dilanda Pandemi Covid 19.
"Dalam kondisi kekinian Pemerintah Kabupaten harus hadir dan fokus menyelamat perekonomian masyarakat. Apalagi masyarakat korban penyegelan toko itu warga Tanah Datar sendiri. Setidaknya kepada mereka diberikan kompensasi dengan perjanjian", ujar Basrizal.
Namun, Pemerintah Kabupaten tidak memberi ruang dialog dengan masyarakat pemilik toko. Padahal salah satu visi dan misi pasangan Bupati Tanah Datar terpilih Eka Putra SE, dan wakilnya selain memberantas rentenir di Pusat perdagangan juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Realitanya malah sebaliknya.
Demikian juga halnya ketika para pedagang mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran retribusi Januari 2019. Disusul bulan Oktober 2019 perihal penghapusan dan keringanan pembayaran retribusi. Namun aspirasi masyarakat pedagang komplek pertokoan Pertiwi itu tidak direspon Bupati maupun Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) Tanah Datar.
Informasi yang saya terima, kata Basrizal. Delegasi pedagang itu Juni 2021 sudah berupaya menghadap Bupati di Rumah Dinas, namun Eka Putra (sang Bupati.. red) tidak meluangkan waktu menemui warganya. Kecuali sang ajudan menjanjikan akan menyampaikan aspirasi pedagang itu kepada Bupati. Namun hingga kini pemegang tongkat komando pembangunan Luhak nan Tuo itu tidak pernah berkabar.
"Saya menyayangkan hal itu terjadi. Sebagai Bupati pilihan rakyat, apapun alasanya, seharusnya Bupati menemui mereka, karena akan berdampak terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang", sesal Basrizal.
"Kami bertiga sudah berupaya menghadap Bupati, untuk menyampaikan keluh kesah para pedagang komplek pertokoan pertiwi", tutur sebuah sumber di Batusangka. Saat itu kami berharap akan ada solusi yang akan diberikan kepada kami terkait tingginya harga sewa toko yang dibangun CV. Pembangunan & Co tahun 1993 itu. Realitanya, jangankan ber surat, berkabarpun sang Bupati enggan dengan rakyatnya.
Menurut sumber tadi, penumpukan tunggakan pembayaran retribusi itu terjadi, karena masyarakat pedagang masih berharap akan ada solusi dari Bupati, namun setelah dua kali kami bersurat asa yang kami gayutkan itu jauh dari harapan.
"Tidak ada alasan apapun, kalau nunggak ya... bayar", timpal Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) Tanah Datar Dafrizal menjawab pertanyaan.
Meski belum diperoleh konfirmasi dari Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, meski sudah dihubungi secara patut.
Kadis Koperindag Tanah Datar Dafrizal menganalogikan Ibarat orang mangaleh. Kalau ndak ada uang jangan ditawar galeh orang. "Sewa toko itu murah kok", ketusnya
Menjawab pertanyaan terkait penetapan retribusi. Dafrizal mengungkapkan pihaknya sudah mengacu pada tuntunan hukum yang tertuang melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun Kadis Koperindag Tanah Datar itu gagap mejawab pertanyaan ketika ditanya nomor Perda yang ia jadikan senjata pamungkas menutup akses ekonomi masyarakat di pusat pertokoan Pertiwi Indah itu.
"Saya tidak ingat nomor Perda itu", ujar Dafrizal dibalik gagang selulernya.
Kasus penyegelan pusat perdagangan Pertiwi Indah itu, dinilai sebagian warga Tanah Datar, bagaikan meluluhlantakan citra sang Bupati Eka Putra. Sebab masyarakat membandingkan tiga Kepala Daerah memimpin Kabupaten Tanah Datar sebelum Eka Putra. Penutupan ekses ekonomi masyarakat jtu tidak pernah terjadi, karena tiga para Kepala Daerah sebelumnya lebih memilih dan mengedepankan dialog dengan warganya.
Hal seperti itu bukan tidak bisa dilakukan oleh Bupati pilihan rakyat Eka Putra. Eka Putra, bisa saja mengedepankan dialog dengan warganya. Tapi barangkali karena keterbataan informasi. Rakyat jadi korban.
Muhammad Yumer SH. MH, melihat terkait persoalan retribusi sewa toko di Pusat pertokoan Pertiwi Indah yang membebankan ekonomi masyarakat itu terjadi karena miss komunikasi.
Didampingi rekanya Aan Indania, dari Muhammad Yumer SH.MH Law Office & Partners, ia menyebut ada komunikasi yang tersumbat
"Saya melihatnya demikian. Dan kalau hal itu terjadi, seharus masyarakat pedagang mencari altenatif melalui pihak ke tiga. "Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Namun kita harus melihat mekanismenya", ujar dua pengacara kondang Tanah Datar itu
(asroel bb)
