News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Akankah Rekanan Kontraktor Yang Mengerjakan Proyek Rehabilitasi Jalan Tg Ampalu Sijunjung Bersentuhan Dengan Hukum?.

Akankah Rekanan Kontraktor Yang Mengerjakan Proyek Rehabilitasi Jalan Tg Ampalu Sijunjung Bersentuhan Dengan Hukum?.



Sijunjung,merapinews.com  -    Kejaksaan Negri (Kajari) Sijunjung, akan memproses sejumlah oknum rekanan kontraktor nakal, mulai melihatkan titik terang.

Tidak saja Rekanan PT Citra Karya Pelayan Sejati. Perusahaan yang mengerjakan rehabilitasi jalan Tanjuang Ampalu-Padang Laweh, akan terseret. Tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan sejumlah oknum pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung, terkait pekerjaan mangkrak rehabilitasi jalan sepanjang 3.000 meter yang dikerjakan perusahaan itu.

Padahal proyek (pekerjaan) rehabilitasi jalan senilai Rp. 4,1 milar itu sudah harus diserahterimakan 12 September 2021, realita lapangan progresnya diperkirakan baru mencapai 20%.

Dilokasi proyek terlihat pekerjaan baru sebatas hamparan sirtu bercampur tanah clay. Sementara Pasangan drainase konon audah ada yang terkelupas dan tidak rata.

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Ilyas, tidak menampik keterlambatan rekanan kontraktor PT. Citra Karya Pelayan Sejati mengerjakan proyek jalan yang dibiayai pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021.


"Keterlambatan itu, karena stok material aspal rekanan itu sedang kosong. Bila stok aspal itu sudah tersedia oleh rekanan, kami akan perintahkan rekanan segera menyelesaikanya, dan memperbaiki pasangan yang rusak itu", ujar Ilyas menjawab pertanyaan Senin 20/9 diruang kerjanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negri Sijunjung Effedi Eka Putra SH,MH. Menjawab pertanyaan mengingatkan, tidak saja para rekanan kontraktor. Para otoritas dipemerintahan harus ektra hari-hati membelanjakan keuangan negara.
"Satu rupiah uang negara yang dibelanjakan harus dipertanggung jawabkan", ujar Kajari melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negri Sijunjung Arianto SH.

"Kami tidak segan-segan menjalankan perintah hukum, bila ditemui ada kerugian keuangan negara", ujar Erianto.SH, diruang kerjanya pekan lalu.

Terpisah, Zainal Abiddin HS, anggota LSM Lembaga Investigasi Badan Penyelamat Aset Negata (LI BAPAN) Kabupaten Kerinci yang saat ini sedang berada di Sumatera Barat, menilai para otoritas yang terlibat dalam proyek rahabilitasi jalan Tanjuang Ampalu-Padang Laweh, bisa terjerat hukum, bila hasil penyidikan dan penyelidikan hamba hukum menemukan titik terang telah terjadi (ada) kerugian keuangan negara. 

Mereka bisa dijerat dengan fasal hukum berlapis. " MaksimAl ancaman 20 tahun penjara, dan minimal 5 tahun, sebagaimana yang diamanatkan fasal 2 dan 3 Undang-undang no. 31 tahun tentang tindak pidana korupsi. 

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Kadis PUPR Kabupaten Sijunjung Ir Budi Syafarman, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saparuddin dan Kepala Seksi Bina Marga Afridon. Demikian juga halnya dengan rekanan kontraktor PT. Citra Karya Pelayan Sejati. Meski sudah dihubungi secara patut.(mon eferi/edrijamal).


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.