News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Bangun Puskesmas Dinas Kesehatan 50 Kota Kangkangi Prokes Covid 19.

Bangun Puskesmas Dinas Kesehatan 50 Kota Kangkangi Prokes Covid 19.


Limapuluhkota,merapinews.com  -  Meski sebaran Virus Desearse Corona 19 (Covid 19)  mulai melandai di Kabupaten Limapuluhkota, ditandai dengan berkurangnya jumlah korban meninggal atau terdampak positif. 

Namun ternyata tidak tertutup kemungkinan akan meningkat. Dampak lemahnya pengawasan protokol kesehatan. 

Ironisnya, kasus itu justru terjadi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluhkota. Institusi yang dipercaya negara sebagai benteng antisipasi sebaran virus yang mematikan. Namun pada    kenyataan di institusi itu pula terjadi pelanggaran berat, setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluhkota memprogramkan pembangunan gedung pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas Piladang. Kecamatan Akabiluru. Kabupaten Limapuluhkota-Sumatera Barat.

Diproyek senilai Rp. 8,8 miliar yang dikerjakan CV. Elya Murni itu. Para pekerja yang beraktifitas bebas tanpa harus menghiraukan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19, termasuk tidak memakai Alat Pelindung Kerja (APK)

Nedi Rinaldi SH, pakar hukum di Payakumbuh menilai, pelanggaran kerja   yang terjadi pada pembangunan gedung layanan kesehatan masyarakat itu, tidak hanya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan Covid 19. Dinas Kesehatan diduga juga telah melakukan penggebirian atau mengangkangi    fasal 196 undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 

Meski peristiwa itu terjadi dihadapan Pejabat  Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Denny Hendra. Namun tidak terlihat adanya upaya oknum itu mengingat rekanan maupun pekerja  patuh Prokes Covid 19.

Artinya, para pekerja dilapangan dalam beraktifitas sesuai Keputusan Kementrian PUPR harus memakai Alat Penyelematan Kerja (APK), bila APK itu tidak tersedia atau pekerja dalam beraktifitas tidak dilindungi APK,  menyedia jasa, maupun penerima jasa  bisa dijerat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar, Ujar Tendi, mengutip Peraturan Mentri Tenaga Kerja (Permanakertrans) sebagaiana yang telah diundangkan melalui undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. 

"Merujuk fasal 12 butir b, dan fasal 14. Baik.penyedia jasa maupun penerima jasa harus patuh untuk melindungi para pekerja dengan penyediaan Alat keselamatan dan kesehatan kerja termasuk penerapan Prokes Covid 19", ujar Nedi Rinaldi, mengingatkan diruang kerjanya. Kamis 23/9.

Senada dengan Nedi Rinaldi SH. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenagakerja Kabupaten Limapuluhkota Desri Imam Mudo menyesalkan hal itu terjadi.

Menjawab pertanyaan. Desri akan menelusurinya. "Saya akan terlusuri, bila nanti terbukti akan kami lakukan pembinaan", ujarnya.(asroel bb/jef)




"

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.