News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Zainal Abiddin: Dinas PTSP Kabupaten 50 Kota di Duga Sarang Mafia Tambang?.

Zainal Abiddin: Dinas PTSP Kabupaten 50 Kota di Duga Sarang Mafia Tambang?.


Limapuluhkota,merapinews.com - Topografi Kabupaten Limapuluhkota yang kaya akan sumber daya alam, ternyata belum    berkontribusi banyak sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi itu bisa jadi karena oknum yang ditempatkan bertugas di institusi itu,  di duga menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia pimpin bukan lagi sebagai OPD pelayan masyarakat, melainkan lebih dari itu.

Tumpang tindihnya penggunaan lahan yang berdampak makin buruknya tataruang wilayah tidak lagi menjadi persoalan.

Zainal Abiddin HS, anggota tim Investigasi  Lembaga Investigasi (LI) Badan Penyelamat Aset Negara (BAPAN) perwakilan Kerinci  Sumatera Selatan yang menetap di Kota Padang, mengingatkan hal itu menjawab pertanyaan dalam sebuah perbincangan di Padang.Rabu 15/9.

Zainal mencontohkan, kasus kejahatan pengrusakan hutan secara masif di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, yang bermuara diranah hukum Pengadilan Negri Tanjung Pati. 

Menurutnya, kejahatan itu dikategorikan sudah merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, tapi anehnya penerapan hukum diluar dugaan. 

Terdakwa keluarga Wakil Bupati Kabupaten Limapuluhkota Rizki Kurniawan Nakasari itu hanya  difonis ringan 1 tahun subsider Rp. 500 juta dan tidak perlu menjalani hukuman kurungan. Padahal dilokasi petugas penyidik  Kuasa Pemangku Hutan meyakinkan nama wakil Bupati Kabupaten Limapuluhkota itu ikut terseret. Nun fasal hukum yang diterapkan hanya kasus penabangan liar.

"Kami hanya hanya meneruskan hasil penyidikan dan tuntutan Jaksa penuntut umum", ujar hakim juru bicara Pengadilan Negri (PN) Tanjung Pati Isnandar S Nasution diruang kerjanya.

Demikian juga halnya dengan aktifitas pertambangan ilegal.

Sejatinya, kasus kejahatan yang sangat luar biasa di Nagari Gurun itu tidak akan terjadi kalau institusi pemberi rekomendasi izin di PTSP Kabupaten Limapuluhkota bertindak cepat dan merekomendasikan kepada petugas penegakan Peraturan Daerah Satpol PP terkait telah terjadi kejahatan pengrusakan lingkungan dan hutan. Tapi hal itu diduga tidak akan pernah mereka lakukan, sebab disana ada kepentingan yang saling menguntungkan.

Demikian juga halnya dengan maraknya aktifitas pertambangan ilegal batu andesit dibeberapa kawasan khususnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Menjawab pertanyaan terkait tambang batu Andesit yang konon ilegal di Jorong Lareh. Kecamatan Sago Halaban itu. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Limapuluhkota Ambardi, menyatakan perusahaan itu sudah mengantongi izin kesesuaian ruang.

"CV. Lasiga Putra itu sudah memiliki izin kesesuaian lingkungan", katanya melalui pesan tertulis di WhatsApp. Selasa 14/9.

Namun ia (Ambardi...red), tidak menjelaskan lebih rinci izin kesesuaian ruangan itu. Apakah dengan mengantongi izin kesesuaian ruangan aktifitas ekploitasi tambang sudah legal?.
 
Menurut Zainal, eksekusi mafia tambang dilingkungan institusi PTSP itu berada ditangan Kesatuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Limapuluhkota. "Ya...itu tugas Satpol.PP" timpal Ambardi. (asroel bb/jefri sandra).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.