Wako Bukittinggi Ingatkan Komite Sekolah Agar Membuat Proposal ke Pemprov Sumbar.
Bukitinggi,merapinews.com -
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menegaskan, pengurus komite agar menyurati provinsi, untuk membantu operasional sekolah. Bukan memberatkan siswa dengan iuran komite.
Penegasan itu mengemukan setelah sebuah sekolah menerbitkan surat agar Siswa membayar uang iuran itu. Padahal pihaknya (Pemko Bukittinggi) sudah menganggarkan bantuan keuangan khusus, untuk membantu membayar uang komite bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Bukittinggi,
Namun, beberapa hari terakhir, muncul edaran dari komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, agar para wali murid membayarkan segera iuran komite.
"Dalam surat itu ditulis, jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian.
Erman Safar, menegaskan agar pengurus komite, menyurati provinsi, untuk membantu operasional sekolah. Bukan memberatkan siswa dengan iuran komite.
“Menyikapi statemen beberapa pengurus komite terkait iuran komite, akan digunakan untuk pembiayaan guru honor, membantu sebagian operasional sekolah, bahkan ada untuk perbaikan fisik bangunan sekolah. Sebaiknya jika komite berkeinginan untuk meningkatkan kualitas sekolah, ajukan proposal ke provinsi,” ujar Erman, mengingatkan. kamis 17/03.
Menurut Erman, Pemprov Sumbar punya anggaran Rp 6 Triliyun lebih untuk tahun 2022 ini. Eloknya, Pemprov lebih perhatikan masalah pendidikan. Dan tidak memberatkan orang tua siswa.
"Saya pikir, komposisi untuk prioritas penggunaan anggaran, arah kebijakan dari kepala daerah dan negara sudah jelas, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar itu paling penting, apalagi pendidikan", ujarnya.
Pendidikan yang saya dimaksud semua elemen yang ada didalamnya, guru, fasilitas sekolah, buku dan siswa. Karena salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ini mesti kita prioritaskan, dengan dukungan anggaran. Kapan lagi kita maju, kalau perhatian untuk elemen pendidikan belum dimaksimalkan, paparnya.
Untuk itu, ia minta Pemerintah Provinsi Sumbar, lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor SMA dan seluruh elemen pendidikan lainnya.
“Jangan sampai dibebankan siswa yang harus menanggung biaya untuk operasional sekolah. Dimana peran pemerintah. APBD Provinsi Rp 6 T lebih. Kenapa tidak bisa tingkatkan kesejahteraan guru honor, kenapa harus tetap dibebankan kepada siswa dengan instrumen iuran komite. Bukittinggi saja dengan APBD kecil bisa, kenapa Pemprov dengan anggaran besar tidak?,” kata Erman, menyesalkan.(asroel bb)
