Selamatkan Petani, Bupati Safruddin Apresiasi Bangun Bendungan Solok Barumbun.
Limapuluh Kota,merapinews.com -
Visi dan Misi pasangan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disektor pertanian bukan isapan jempol.
Lambat namun pasti secara bertahap Visi dan Misi Bupati terus berkembang di segala bidang. Tidak hanya disektor pertanian, juga merambah pada sektor peningkatan ekonomi UMKM, Pendidikan, Pariwisata dan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, di samping kepuasan masyarakat dengan tingkat Kesehatan.
Termasuk sektor Perkebunan dengan target 2.000 Ha tanaman Jagung diatas lahan tidur, sebagian sudah terealisasi. Itu sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri.
Semua program yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Safaruddin, itu tentu saja sulit tercapai kalau tidak didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang kompeten di bidang mereka masing-masing.
Bahkan untuk menjadikan Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai salah satu daerah penopang Lumbung Cadangan Pangan (LCP) di Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Limapuluh Kota mengandeng CV. Garis Langit Kontruksi, sebuah perusahaan swasta pemenang lelang (tender) membangun dan meningkatkan Jaringan Irigasi Permukaan (Bendungan) di Mudiak Coran Nagari Sitanang jorong Barumbun Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Proyek senilai Rp. 1.5 miliar yang dikerjakan PT. Garis Langit, bila selesai di kerjakan diyakini dapat mengaliri air diatas lahan pertanian sawah seluas 700 ha.
Logikanya proyek itu, tidak akan mungkin dapat terealisasi kalau Kabinet pemerintahan yang di pimpin Bupati Safaruddin, tidak peka dengan jeritan para petani yang selalu bermasalah dengan air setiap kali musim tanam.
Apalagi sumber air yang berasal dari gugusan Bukit Barisan itu nun jauh terletak didaerah ketinggian dan jauh dari keramaian.
Bila cuaca elok dan tidak ektrim, untuk mencapai Bendungan seluas 520 M2 masih sulit, karena lokasinya berada dikawasan perbukitan dan hutan perawan, sebaliknya aduh mak minta ampun untuk menempuh kawasan itu bila habis hujan.
Kenyataan itulah yang tidak dapat dipungkiri. Namun untuk mendapatkan cadangan air dalam kapasitas tampung 830 M3, tidak ada aral yang menyulitkan bagi pemerintahan Bupati Safaruddin, semua harus dihadang. Meski harus berhadapan dengan kondisi alam tanpa merusak ekosistem.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Kabid PSDA) Hendrik, diruang kerjanya Rabu 5/10, tidak menampik kondisi kawasan Bendungan di gugusan Bukit Barisan itu masih perawan.
Untuk memudahkan mencapai lokasi katanya, rekanan CV. Garis Langit Kontruksi harus membuka jalan baru sepanjang 750 meter, termasuk sebuah areal lapangan.
"Ya...kami harus membuka sebuah lapangan menyerupai alun-alun agar lokasi Bendungan lebih nyaman dikunjungi bila bila pekerjaan selesai. Dan tidak tertutup kemungkinan daerah itu akan menjadi salah satu destinasi wisata air bila pekerjaan Bendungan selesai", ujar Direktur CV. Garis Langit Kontruksi Bayu, dalam sebuah perbincangan pekan lalu.
Meski rekan kontraktor Bayu, belum menyebut progres pekerjaan, Namun Bendungan itu sudah mendekati penyelesaian, termasuk penyelesaian saluran sepanjang 70 meter yang akan mengalirkan air ke sawah-sawah masyarakat.
Bupati Safaruddin dt Bandaro Rajo, mengapresiasi pekerjaan Bendungan yang diprakasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Limapuluh Kota.
"Saya apresiasi Dinas PUPR, khususnya Bidang Sumber Daya Air (PSDA) PUPR Limapuluh Kota, yang memprakarsai pemenuhan hak-hak petani", ujar Safaruddin.
Pemenuhan hak petani akan sumber daya air, merupakan program prioritas kita. Apapun alasanya hak petani itu harus kita berikan, kata Bupati Safaruddin meyakinkan.
Barangkali sulit dipercaya air yang berasal dari gugusan Bukit Barisan akan bermanfaat dan bisa dialirkan ke lahan pertanian.
Kalau saja kabinet pemerintahan yang di bangun Bupati Syafaruddin bukan orang pilihan, diyakini mereka tidak akan mampu menterjemahkan kebijakan kepala daerah. Dan sumber daya air tak akan mungkin ada. Demikian juga halnya infrastruktur jalan perekonomian masyarakat tani ke daerah terujung.(asroel bb)
