79 Orang Walinagari Mendapatkan Pembekalan Dari Bupati Safaruddin.
Bukittinggi,merapinews.com –
Wali Nagari selaku pelaksana terdepan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas agar selalu tegak lurus menjalankan undang-undang dan aturan pendukungnya.
Untuk itu, Wali Nagari mesti memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksananya.
Prestasi kepemimpinan Wali Nagari bukan diukur atas apa yang diterima selama menjabat, tetapi atas ikhtiar yang diberikan guna memajukan masyarakat di wilayahnya.
Bupati Limapuluh Kota Safarudddin Datuk Bandaro Rajo, menyampaikan pokok-pokok pikiran saat memberi sambutan pada pembukaan Pelatihan Pembekalan Wali Nagari Terpilih Periode 2022-2028 Hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022, di Hotel Rocky Bukittinggi, Selasa (01/11/2022).
Acara yang diikuti 70 Wali Nagari Terpilih Periode 2022-2028 serta sembilan Wali Nagari Periode 2021-2024.
Acara itu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari/ Desa (DPMN/D) Limapuluh Kota.
Hadir pada kesempatan pembukaan, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Hendra Azmar, Narasumber Pelatihan Ditjen Pemerintahan Desa Kemdagri RI Achmad Rizki Rifani.
pada acara pembukaan Bupati Safaruddin juga menyerahkan Piagam Penghargaan pada empat pemerintahan nagari yang telah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari 2021-2026.
Piagam diterima oleh Wali Sungai Beringin Lukman Hakim, Wali Sungai Balantiak Dedi Henidal, Wali Koto Bangun Zarul Kasmi dan Wali Kurai Beni Eka Putra.
Bupati Safaruddin mengatakan pelatihan merupakan sebagai salah satu perwujudan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pelatihan, jelas Bupati Safaruddin, kepada masing-masing Wali Nagari dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait jalannya pemerintahan desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.
“Saya pesankan agar walinagari banyak membaca dan memahami peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," pinta Bupati Safaruddin.
Ditegaskan Bupati, sebagai pelaksana pemerintahan terdepan, eksistensi Wali Nagari tentu jadi perhatian besar pemerintah pusat maupun daerah. Untuk menyikapi hal itu, Wali Nagari beserta perangkatnya memiliki etos kerja yang kuat guna memacu semangat kerja demi mensejahterakan masyarakat.
“Wali Nagari adalah perpanjangan tangan langsung dari pemerintah, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nagari bertujuan untuk membangun masyarakat serta tidak diperbolehkan Wali Nagari dan perangkat Nagari mengambil keuntungan dari setiap kegiatan Nagari,” ujar Bupati Safaruddin.
Pada bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin berharap Wali Nagari harus memiliki sikap mental yang teguh dan tidak dapat diintimidasi oleh seluruh pihak maupun dan bebas dari tekanan politik.
Tidak kalah pentingnya, Wali Nagari harus paham menjalankan roda pemerintah, mendorong potensi Nagari, menjalin komunikasi dengan semua pihak, bekerja berdasarkan aturan bukan perasaan, bekerja sungguh dan menghasilkan karya untuk nagari.
"Kami juga mengingatkan Wali Nagari harus berhati-hati terhadap pengelolaan keuangan, bangun suasana kondusif di kantor, tingkatkan pendapatan asli nagari, tolong hindari sikap ego sektoral, prestasi bukan apa yang bapak terima tetapi apa yang masyarakat terima dari hasil kerja bapak selama enam 6 tahun kedepan," pungkas Bupati Safaruddin.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMDN, Endra Amzar mengatakan bahwa Pemda melalui DPMDN akan selalu melaksanakan pemberdayaan terhadap Wali Nagari.
Dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 3 hari, para Wali Nagari akan menerima materi dari Achmad Rizki Rifani yang berasal dari Ditjend Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Herman Azmar, Kepala Inspektorat Irwandi dan Kepala Bagian Hukum Eri Fortuna.
“Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini, setiap Wali Nagari mengetahui tugas pokok dan fungsi, sasaran pembangunan, peraturan yang terkait tentang desa dan pengelolaan keuangan desa,” ujar Endra Amzar.(mfs/asroel bb)
