Dari Sektor Tambang dan Wisata, Penjarakan Oknum Yang Tilep PAD Limapuluh Kota
Limapuluh Kota,merapinews.com --
Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Khairul Apit, berharap agar Bupati Safaruddin dt Bandaro Rajo, lebih punya perhatian terhadap Sumber Daya Alam (SDA).
Ia menyesalkan, SDA yang berlimpah dimiliki Kabupaten Limapuluh Kota, namun belum signifikan menyumbang PAD.
"Tidak tertutup kemungkinan kondisi itu sengaja di abaikan?", ujar Khairul Apit.
Khairul Apit, menyatakan hal itu dalam sebuah percakapan jarak jauh, saat ia melakukan kunjungan kerja ke Bandung (Jawa Barat) Sabtu 28/1.
Menjawab pertanyaan, Khairul Apit menengarai kondisi itu sengaja di abaikan karena ada pihak-pihak yang diuntungkan?.
Kendati politikus Partai Gerindra itu tidak menjelaskan?. Namun ia mencurigai kala ada pertemuan pengusaha perusahaan tambang pemilik IUP dengan pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten.
"Informasinya ada pertemuan pengusaha tambang pemilik IUP dengan pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten, yang difasilitasi Badan Keuangan Daerah", katanya.
Namun hasil pertemuan itu sendiri tidak pernah dipublis, sehingga menimbulkan kecurigaan?.
Mengutip merapinews.com, Khairul, menengarai dari 53 perusahaan tambang bukan mineral pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang tahun 2022, hanya 12 perusahaan yang berkontribusi menyumbang PAD sebesar Rp. 5.3 miliar.
"Inilah ironi Kabupaten Limapuluh Kota. Kalau mau jujur kisaran PAD Kabupaten Limapuluh Kota, diatas Rp. 100 miliar/tahun dari sektor pertambangan mineral bukan logam. Itu belum termasuk dari Perusahaan Tambang ilegal tapi aktif berproduksi", katanya menegaskan.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota Win Han Endri, tidak menampik adanya rekapitulasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari 12 perusahaan tambang pemilik IUP tahun 2022, sebesar Rp. 5.3 miliar.
Rincianya Lima perusahaan tambang Batu Kapur dan, Tujuh perusahaan yang produksi dan penjualan Batu Gunung (Andesit). Salah satu perusahaan itu PT. Pebana Abdi Sarana.
Namun Win Han Endi, melalui Subdit II Evaluasi Pendapatan Badan Keuangan Daerah Syofyan Hendri, enggan merinci dan memberikan nama perusahaan pemilik IUP nakal itu.
Bahkan Syofyan Hendri, gagap ketika disebut dan diminta nama-nama 53 perusahaan tambang pemilik IUP, yang tidak patuh atas kewajiban mereka.
Sebelumnya ketua Fraksi PAN, Marsanova Andesra, menegaskan pihaknya sudah wanti-wanti dengan kasus tambang itu.
Awal Safaruddin dt Bandaro Rajo, memimpin Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Bupati, kasus tambang itu sudah kami bicarakan dengan Sekda dan Kaban Keuangan, termasuk kebocoran PAD dari sektor Pariwisata.
Namun kemudian hasil pembicaraan itu tidak terlihat flow up nya.
"Oleh karena itu saya tekankan, tangkap dan penjarakan oknum-oknum yang menilap PAD Kabupaten Limapuluh Kota. Bupati tidak harus melindungi pejabat nakal itu, karena mereka berkhianat terhadap amanah yang dipercayakan warga", ujar Marsanova dalam cuitan Wa nya.
"Ini kepedulian kami sebagai wakil rakyat", timpal Khairul Apit yang berharap agar dibentuk Pansus Tambang dan Pariwisata.(asroel bb)
