News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Konon Wehanuddin Korban Kriminalisasi Hukum di PN Pulau Punjung

Konon Wehanuddin Korban Kriminalisasi Hukum di PN Pulau Punjung


           Dharmasraya,merapinews.com  --

Drs. Wehanuddin, warga Kampung Baru, Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari. Kabupaten Solok Selatan, harus menerima nasib.

Ia konon merupakan korban kriminalisasi aparat hukum di Pengadilan Negri (PN) Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sumatera Barat.

Ia dihadapkan kemeja hijau dengan tuduhan merusak hutan.

""Ini sebuah bentuk skenario hukum yang janggal. Lokus delicti (kejadian peristiwa) berada di Solok Selatan, tapi ia disidangkan di Dharmasraya", ujar penasehat hukum Werhanuddin.

Menurut penasehat hukumnya dari kantor Hukim Rudy Charuriza - Rekan, Indra SH.
Werhanuddin, dihadapkan kepersidangan sebagai bentuk kriminalisasi hamba hukum  terhadap kliennya.

Berbagai proses hukum terhadap Werhanudin penuh kejanggalan. Mulai dari proses di Dinas Kehutanan, Polres Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Dharmasraya, hingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

Werhanuddin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar, atas kasus dugaan pengrusakan hutan.

Sidang itu sendiri dipimpin Fajar Puji Sembodo, SH, dengan Hakim Anggota Taufik Ismail, SH dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, SH, Jumat, 13/1/2023). 

Pensiunan PNS dan mantan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, periode 2014-2019 tersebut didakwa oleh majelis hakim melanggar UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membidik klienya dengan pasal 92 ayat 1 huruf b juncto pasal 17 ayat 2 huruf a. Sesuai Register Perkara di PN Pulau Punjung nomor. 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj.

Menurutnya, vonis majelis hakim itu menjadi puncak rangkaian kriminalisasi terhadap kliennya Werhanuddin. 

Berbagai kejanggalan terpapar dengan jelas di persidangan. Di antaranya, locus delicti (tempat kejadian perkara) dinilai error in objecto, sehingga melanggar kompetensi relatif, sesuai aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 84, 85 dan 86. 

Yakni, lokasi perkara berada di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, diatas lahan seluas 15.638,94 hektare

Lahan itu merupakan hak milik pribadi klien saya Werhanuddin, yang didukung dengan ranji dan alas hak ulayat adat.

Hak itu diakui yang niniak mamak (pemangku adat) setempat. 

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) "memaksakan" lokasi perkara berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Jorong Mendawa, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Dharmasraya. 

Tidak sampai di situ, "aroma" kriminalisasi terhadap klien saya semakin "amis", saat rangkaian persidangan berjalan. 

Majelis Hakim, menolak Pemeriksaan Setempat (PS), untuk memastikan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Padahal itu hak terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Per-MA) No.1 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Setempat. 

Jika vonis di Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini inkrah (berkekuatan hukum tetap), tidak tertutup kemungkinan akan jadi Yurisprudensi (dasar hukum) bagi Kabupaten Dharmasraya untuk mencaplok wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Menurut penasehat hukum itu, tidak tertutup kemungkinan kasus itu akan menimbulkan konflik tapal batas dan batas kewilayahan dikemudian hari. Apalagi, potensi nagari Ulang Aling merupakan salah satu titik yang kaya dengan mineral logam emas dan wilayah penghasil kayu. 

"Saya kecewa vonis 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider selama 2 bulan terhadap klien saya", ujarnya.

Menurutnya, vonis hakim itu dinilainya keliru dan fatal. 

Seharusnya sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Koto baru Solok, yang menjadi wilayah hukum pengadilan Solok Selatan. 

Namun majelis Hakim menolak Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang diajukan oleh terdakwa sendiri. 

Alasan majelis Hakim menolak karena usia terdakwa sudah lanjut, meskipun hal itu justru diajukan oleh terdakwa sendiri.

"Banyak hal janggal yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Kejaksaan Negeri, Polres Dharmasraya, maupun Dinas Kehutanan Sumbar, yang merugikan klien kami.

Lebih fatal, katanya terkait alat bukti yang disita berupa alat berat jenis Dozer. 

Dozer yang diamankan Polhut (Polisi Kehutanan) di lokasi jenis Dozer Caterpillar D3, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum Dozer merek Caterpillar D6D. 

"Banyak hal-hal lain yang tidak masuk akal yang ditimpakan kepada klien kami selama persidangan. Oleh karena itu kami memutuskan banding atas vonis ini," ujarnya.(ega)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.