News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Bapemperda DPRD Kota Solok Pelajari Aplikasi Solid Kota Bogor

Bapemperda DPRD Kota Solok Pelajari Aplikasi Solid Kota Bogor


              Kota Solok,merapinews.com  --

Untuk melihat arah kebijakan untuk memudahkan para KPM dalam memperoleh bantuan sosial seperti program keluarga harapan, program BPNT, atau sembako, kemudian program kartu Indonesia sehat, dan KIP (Karena Indonesia Pintar).

Masyarakat Kota Bogor dapat melakukan akses melalui Aplikasi Solid yang langsung terhubung ke penerima bantuan sosial yang ingin mencari apakah orang tersebut menerima bantuan sosial atau tidak.

Untuk memperdalam tentang aplikasi Solid (Sosial Integrasi Data) yang merupakan salah satu karya PNS Kota Bogor tersebut, BAPEMPERDA DPRD Kota Solok melakukan konsultasi dan sharing informasi ke DPRD dan Dinas Sosial Kota Bogor terhitung dari tanggal 20 – 24 Februari 2023.

Rombongan Bapemperda DPRD Kota Solok dipimpin Ketuanya Hendra Saputra.SH, Wakil Ketua Bapemperda Amrinof Dias Dt Ula Gadang.SH serta anggota Bapemperda Andi Marianto.ST,Andi Eka Putra.SH, Ade Merta.S.Pd,Rusnaldi.A.Md dan Irwan Sari In.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Solok Hendra Saputra.SH, mengapresiasi Inovasi aplikasi Sosial Integrasi Data (SOLID) karya PNS Kota Bogor, yang masuk tahap empat atau tahap Visitasi penilaian yang dilakukan Tim Penilai Seleksi Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Melalui Aplikasi Solid ini. Akurasi dan tingkat kevalitan data cukup jelas, karena dengan data bisa melihat potensi, prospek arah kebijakan ke depan. 

Ini menjadi terobosan baru bagi semua, khususnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan di sebuah Daerah. 

Melalui Aplikasi SOLID bisa mendeteksi penerima bantuan ganda, karena penerima bantuan didasarkan pada nomor KK,” Kata Hendra Saputra.

Kedepan DPRD Kota Solok, mengajak Dinas Sosial, belajar dan berkonsultasi terkait dengan aplikasi SOLID yang ada di Kota Bogor, karena dinilai aplikasinya sangat membantu terhadap permasalahan yang sering terjadi, baik terkait permasalahan DTKS yang tidak tepat sasaran dan validasi data yang masih kurang,” kata Hendra Saputra.

Anggota DPRD Kota Bogor H. Aziz Muslim, saat menyambut rombongan Bapemperda Kota Bogor menjelaskan, penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun Tahun 2022. 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan Pemerintah.

"Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia,” ungkap Aziz Muslim.

Lebih lanjut Aziz Muslim mengatakan, Peraturan Daerah ini, mencakup pengaturan mengenai asas, tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan wewenang, penanganan

 Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial penyandang cacat, pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, peran masyarakat, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang, penyelenggaraan undian gratis berhadiah, standar pelayanan minimal, larangan organisasi social atau yayasan sosial, pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, data dan informasi dan kerjasama dan kemitraan.

Perwakilan Dinas Sosial Kota Bogor Rully Hasanul Basri menjelaskan, SOLID merupakan aplikasi yang berisi terkait bantuan sosial bagi masyarakat Kota Bogor yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor dan informasi Data Center tentang Fase Kemiskinan di Kota Bogor.

Melalui Aplikasi Solid akan memudahkan masyarakat maupun pendampingan sehingga dapat meminimalisir keluhan dari masyarakat.

Melalui inovasi ini Dinas Sosial dalam pemberian Bansos tepat sasaran. Selain itu dalam fitur Aplikasi Solid juga di sediakan kolom aduan dan untuk verifikasi dan Dinas Sosial juga turun langsung kelapangan. 

Secara garis besar dengan adanya Aplikasi Solid, secara tidak langsung bisa menghemat APBD sehingga anggaran sebelum adanya Aplikasi ini bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain,” kata Rully Hasanul Basri.( Ega/HMS)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.