Erman Safar: Sudah 87,4 % Warga Bukittinggi Terdaftar Sebagai Peserta BPJS.
Bukittinggi,merapinews.com --
Walikota Bukittinggi, Haji Erman Safar, mengakui di Bukittinggi masih terdapat sekitar 13 persen warganya yang belum mendapat fasilitas BPJS.
Mereka itu rata rata tergolong ekonomi lemah.
"Untuk itu saya instruksikan seluruh Lurah dan Camat agar memastikan warga itu sudah terakomodir dalam Daftar Peserta BPJS", ujarnya di Balai Kota. Kamis 9/2.
Dalam kurun waktu belakangan Pemko Bukittinggi terus berpacu mengupayakan pencapaian Misi ke Tiga “Bikittinggi Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan”.
Untuk mencapai indikator tersebut, sasaran yang dituju adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan meningkatnya angka harapan hidup yang ditopang dengan peningkatan indeks pembangunan masyarakat dan prevalensi stunting.
Menurut Walikota peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM ), selama tahun 2022, telah menampakan hasil yang sangat signifikan, berada angka 81.42 dengan kategori sangat tinggi.
Angka ini berada di atas IPM Sumatra Barat, dan itu tertinggi ke dua di bawah Kota Padang. Begitu juga dengan Capaian Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi, merupakan yang tertinggi di Sumatra Barat tahun 2022 sebesar 74,82, ujarnya
Indeks Pembangunan Masyarakat dan Usia Harapan Hidup juga ditentukan oleh derajat kesehatan masyarakat.
Pemko Bukitinggi terus berupaya memberikan layanan kesehatan yang maksimal dengan meningkatkan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat baik di Puskesmas maupun di RSUD sendiri.
Disisi lain, peningkatan jumlah masyarakat yang dimasukkan dalam kepesertaan BPJS, baik yang terdaftar dalam DTKS, maupun Non DTKS, dua tahun terakhir meningkat secara signifikan, Sampai akhir tahun 2022, sekitar 87,4 warga Bukittinggi telah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Mengantisipasi Fluktuasi Perkembangan Perekonomian tahun 2023, Wako Erman Safar, memilih program pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah.
Bang Wako ini menyampaikan, beberapa diantara mereka menghubunginya dan para pejabat terkait untuk membantu mereka yang tengah berada di rumah sakit.
“Bahkan ada yang mau operasi, sementara dia tidak mampu untuk membayarnya,” ujarnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut dan sesuai dengan Perpres no 82 tahun 2018 dan Perpres 64 tahun 2020, maka Wako minta TAPD berkoordinasi dengan Banggar DPRD, untuk menampung anggaran kepesertaan BPJS warga yang 13% lagi.
“Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini, seluruh warga Bukittinggi sudah dapat dibebaskan biaya berobatnya. Namun demikian, kita berharap agar warga tetap dapat menjaga kesehatannya.dengan menerapkan pola hidup sehat,” ungkap Erman Safar.
“Saya Instruksikan, seluruh Lurah dan Camat agar mengawasi program ini. Dan kepada seluruh jajaran kesehatan saya minta agar memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, santun dan berkualitas kepada seluruh warga Bukittinggi,” pesan Wako.(rel/asroel bb)
