Kementerian PUPR, Kucurkan Rp. 100 Miliar Revitalisasi Pasar Inpres Painan, Pesisir Selatan
Pesisisr Selatan,merapinews.com –
Loncat pagar Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, dari partai pengusung Gerindra, menjadi spekulasi sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Pessel.
Sebagian warga menilai langkah politik sang Bupati Rusma Yul Anwar, memimpin Kabupaten Pessel pindah partai ke Partai Demokrat Indonesia Persatuan (PDIP) sangat-sangat keliru.
“Apa sih yang diharapkan Rusma Yul Anwar dari partai mocong putih (PDI P) itu?”, ujar seorang warga Pessel Afriyul.
Nada yang sama juga meluncur dari postingan Handri Kampai Bedang, Hardimen Malin, Mole, Micky Endah, melalui Facebook. Kamis 29/3.
“Tolong beri pembuktian keberhasilan sang Bupati Rusma Yul Anwar menggaet dana pusat untuk pembangunan Pesisir Selatan. Satu saja cukup”, timpal warga nagari Mandeh Riyan Situo via Facebooknya.
Meski belum diperoleh keterangan dari Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, alasan ia pindah partai ke PDI P.
Namun ia tidak menampik (menolak) menjawab pertanyaan terkait dengan revitalisasi Pasar Inpres Painan yang akan mulai dikerjakan April 2023 mendatang.
“Yaa. Pasar Inpres Painan akan direvitalisasi. Proses lelang (tender) proyek pasar senilai Rp60 miliar itu dilakukan April 2023”, ujar Rusma Yul Anwar, menjawab pertanyaan melalui sambungan jarak jauh, Jumat 31/3.
Kini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan proyek pembangunan pusat perdagangan berlantai III di jantung Kota Painan itu sedang melakukan relokasi (pemindahan sementara) para pedagang.
Disinggung pendanaan pembangunan pusat perdagangan. Rusma Yul Anwar membantah memakai dana Anggaran Belanja Daerah (APBD).
“Tidak, tidak satu senpun APBD Kabupaten Pessel melekat pada proyek pasar Painan itu”, ujar Rusmayur Anwar.
Menurutnya, Proyek perekonomian masyarakat Pessel berlantai III itu direvitalisasi melalui bantuan hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI).
Total dana hibah yang kita terima berjumlah Rp100 miliar. Hanya Rp60 miliar yang melekat untuk pembangunan fisik pasar”, ujar Bupati meyakinkan.
Sebelumnya Ketua LSM Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) wilayah Sumatera Barat Rahmadsyah, mengungkapkan sebuah kepatutan dibangun ianya pusat perekonomian masyarakat Painan, setelah direnovasi 12 tahun lalu, menyusul musibah kebakaran yang menghanguskan sejumlah lapak dan kios pedagang.
Selain telah terjadi kejenuhan masyarakat memasuki pusat pasar Inpres, kondisi pasar pun sudah tidak patut disebut sebagai pusat perekonomian jual dan beli.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan melakukan revitalisasi pasar itu dinilai Rahmadsyah, sudah langkah tepat. (asroel bb).
