Dihadiri Lebih 700 Konstituen, Dunia Pendidikan Masih Jadi Topik Pada Masa Reses III 2023 Benny Yusrial.
Dari 131.000 jiwa jumlah penduduk kota Bukittinggi, tidak terdapat satu orangpun warga kota yang miskin ektrim. Bukan berarti tidak ada warga kota miskin. Pasti ada !!, tapi tidak miskin ektrim.
Kepala Bidang (Kabid) Dinas Sosial kota Bukittinggi Tommy Hidayat mengungkapkan hal itu, menjawab pertanyaan warga Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), saat Ketua DPRD Bukittinggi Benny Yusrial melakukan reses ke – III tahun 2023 di lapangan SMP 7 Kelurahan Parik Antang. Jumat 14/7.
Reses Ketua DPRD Bukittinggi Benny Yusrial selain dihadiri lebih 700 orang konstituennya, juga turut mendampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Zulhendri, Kalaksa BPBD Ibentaro Samudra, Dinas Perpustakaan Efo Hansen, Dinas Pendidikan&Kebudayaan Jeki.
Juga terlihat Lurah Aur Kuning M. Ridwan, Dinas Pertanian dan Tanam Pangan Abdul Halim, Badan Kesbangpol, BPR Bukittinggi Ferry Irawan, Dinas Koperasi Noveri, Dishub Jufrianto, Dinas P3AAPPKB Nova.
Selain itu juga ada Kepala Bapaletbang Robby N, Lurah Syaiful, Camat ABTB Hastine Atas Asih yang membuka secara resmi Reses Ketua DPRD Bukittinggi.
Menurut Benny, Reses itu merupakan satu bagian dari tugas anggota Dewan menjemput aspirasi warga. Sebab reses itu sendiri, merupakan tanggung jawab moral anggota DPRD dalam rangka penyampaian aspirasi.
“Insya Allah dari hasil pertemuan tadi tadi akan saya realisasikan pada mata anggaran perubahan Oktober 2023 mendatang, bila tidak tertampung, akan direalisasikan pada mata anggaran tahun 2024 mendatang”, ujar Benny.
Menurutnya, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) memiliki peran yang amat strategis dalam proses penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah. Sebab melalui pokir sering muncul usulan yang inovatif yang belum tersampaikan dalam Musrenbang.
Sebagai wakil rakyat, papar Benny Yusrial, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin merealisasikan dan memperjuangkan hak-hak konstituennya.
Menjawab pertanyaan terkait aksi demo orang tua calon siswa di SMAN III. DPRD Bukittinggi sudah memberikan solusi agar dilakukan penambahan lokal.
“Solusinya memang harus ada penambahan lokal, atau calon siswa baru itu ditempatkan diluar zonasi ”, timpal Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi Jeky.
Insya Allah dari 100 orang calon siswa SMA III yang tidak tertampung. 46 orang sudah ditempatkan belajar disekolah-sekolah di luar zonasi, sementara sisanya masih menunggu adanya kepastian.
“Kita sudah bersurat pada Gubernur Sumatera Barat, terkait kisruh sistim Zonasi penerimaan siswa baru setingkat SMA sederajat. Kenapa bersurat ke Gubernur?. Sebab kewenangan pengelolaan belajar dan mengajar disekolah lanjutan berada dibawah kewenangan provinsi.
“Namun surat kami itu belum ada jawaban dari Gubernur Sumatera Barat”, papar Benny.(asroel bb).