News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Usut Pengemplangan Pajak Pertambangan, DPRD Limapuluh Kota Bentuk Pansus.

Usut Pengemplangan Pajak Pertambangan, DPRD Limapuluh Kota Bentuk Pansus.


     Limapuluh Kota,merapinewsa.com  --

DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, akan membetuk Panitia Khusus (Pansus), atau setidaknya tim kecil, yang akan mengusut produksi usaha pertambangan CV. Tekad Jaya. 

Selama ini kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang di Kabupaten Limapuluh Kota, tidak menunjukan angka tidak signifikan.

Dari 53 unit perusahaan pemilik Usaha Izin Pertambangan (IUP). Tercatat 35 unit diantaranya aktif melakukan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun PAD yang masuk ke Kas daerah hanya Rp. 5,3 miliar.

Itupun 12 unit usaha pertambangan yang patuh. Selainnya??.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Khairul Apit, menyatakan  hal itu, terkait dugaan pengemplangan pajak oleh sebuah perusahaan pertambangan senilai Rp. 1,4 miliar lebih.


Tudingan itu di lontarkan Politikus Partai Gerindra Khairul Apit, melalui pembicaraan di Gedung Dewan DPRD Limapuluh Kota Bukik Limau, Katinggian Sarilamak. Senin 28/8.

Ia mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, sudah menerbitkan hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2022.

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2022, ditemui ketidak kepatuhan perusahaan pemilik pertambangan di Kecamatan Lareh Sago Halaban. “Angkanya sangat fantastis mencapai Rp. 1,4 miliar lebih”, ujar Khairul Apit.

Perusahaan pemilik konsensi pertambangan didaerah Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban itu kata Khairul Apit, diduga melaporkan hasil produksinya tidak sesuai Rencana Kerja Produksi (RKP).

Laporan Produksi yang mereka sampaikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar tahun 2022 sejumlah 273,058 Ton. 

Sementara yang dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota terdapat selisih yang sangat mencolok atau sejumlah 76.677 ton. 

Artinya, kata Khairul Apit, dapat diduga perusahaan itu telah merugikan keuangan daerah senilai Rp. 1,4 miliar lebih.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terkait dengan selisih laporan produksi perusahaan, kami sudah menyurati perusahaan CV Tekad Jaya ”, timpal Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi/Pengendalian Badan Keuangan Daerah Afrimenjaha SE,SM.

Didampingi Kabid Pendapatan Bobby. Afrimenjaha, mengungkapkan terdapat selisih kekurangan yang harus disetorkan CV. Tekad Jaya ke Kas daerah sejumlah Rp. 1.472.361.075,-


Meski sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Perusahaan Tambang CV. Tekad Jaya. 

Namun  sebuah sumber di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, menyebut Direktur CV. Tekad Jaya Yoasa Utama Mahardika, membantah hal itu. 

Melalui suratnya No. 43.B/LHP/XVIII/PDG/05/2023 tanggal 21 Agutus 2023  Yoasa Utama, menilai data dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Barat, tentang kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.4 miliar lebih dinilainya tidak valid. 

Disinilah persoalannya, timpal Khairul Apit. Sebab temuan BPK RI sesuai dengan hasil produksi (ekploitasi). Dan bukan hasil produksi terjual !!.

Khairul Apit, mengatakan, setiap barang yang diproduksi dikenakan pajak produksi. Demikian juga dengan penjualan.

Saya melihat, perusahaan itu harus meyetorkan kan pajak produksi dan pajak penjualan ke kas daerah.

Berangkat dari sengkarut perusahaan itu, pihaknya di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota akan membentuk Pansus

"Ya... kami berencana setidaknya membentuk panitia kecil yang akan melakukan cek fisik kesediaan barang (Stock Opname) di perusahaan itu. 

Bila tidak ditemukan tumpukan hasil produksi. Berarti perusahaan itu sengaja menghilangkan kekurangan pajak daerah”, tuding Khairul Apit.(asroel bb).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.