Bukittinggi,merapinews.com. ---
Di tengah derasnya arus modernisasi yang kerap menggerus identitas kota, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Selasa (31/3/2026), dengan satu pesan, Bukittinggi tidak boleh kehilangan jiwanya sendiri.
Forum yang digelar di Aula Balai Kota itu bukan sekadar diskusi akademik. Ia menjadi cermin kegelisahan bahwa Bukittinggi sedang berdiri di persimpangan antara menjaga warisan atau menyerah pada pembangunan yang serba cepat namun kerap abai pada identitas.
Perwakilan ITB, Bagas Dwi Putra, menyoroti posisi Bukittinggi yang tidak bisa dipandang sebagai kota biasa. Jejak sejarahnya panjang dan menentukan, termasuk sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebuah warisan yang ironisnya terancam tereduksi hanya menjadi simbol tanpa makna jika tak dikelola serius.
“Modernisasi tidak cukup dijawab dengan melindungi bangunan. Jika kawasan dan tradisi dibiarkan tercerai, maka yang tersisa hanya kulit sejarah tanpa ruh,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ibnu Asis. IWakil Walijita Bukittinggi itu menolak cara pandang pembangunan yang sempit yang mengukur kemajuan hanya dari beton, angka pertumbuhan, dan geliat ekonomi.
“Pembangunan kota bukan sekadar fisik. Ini soal identitas, memori kolektif, dan nilai yang membentuk siapa kita. Jika itu hilang, maka kota ini hanya akan menjadi ruang tanpa karakter,” ujarnya mengingatkan.
FGD ini sekaligus membuka fakta yang kerap luput: pengelolaan kawasan perkotaan berbasis warisan budaya di Bukittinggi masih belum terintegrasi. Antara pelestarian, kepentingan ekonomi, dan tekanan pembangunan, sering kali berjalan sendiri-sendiri—bahkan saling bertabrakan.
Pemerintah Kota, lanjutnya, mengklaim berkomitmen untuk mengubah arah tersebut. Namun, komitmen tanpa peta jalan yang jelas berisiko berhenti sebagai jargon.
Keterlibatan akademisi dan generasi muda dalam forum ini menjadi harapan, sekaligus ujian, apakah rekomendasi yang lahir nanti benar-benar akan menjadi dasar kebijakan, atau kembali menjadi dokumen yang tersimpan rapi tanpa implementasi.
Di titik inilah Bukittinggi diuji—apakah mampu tumbuh tanpa tercerabut, atau justru perlahan kehilangan makna di balik wajah modern yang dibangunnya sendiri.(asroel bb/rel).
