SK Pemberhentian Diserahkan Pemko Bukittinggi, F Tegaskan Wali Kota Tak Terlibat dalam Praktik yang Dilakukannya
Bukittinggi, merapinews.com —
Pencatutan nama Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, dalam dugaan penipuan bermodus pengadaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya berujung pada pemberhentian seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F.
Pemerintah Kota Bukittinggi resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap F melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jumat (13/11/2026).
Menariknya, saat menerima SK tersebut, F justru menegaskan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, sama sekali tidak terlibat dalam praktik yang dilakukannya di luar kedinasan.
Pernyataan itu sekaligus mempertegas bantahan Ramlan yang sebelumnya secara terbuka menyatakan tidak pernah memberikan dukungan, perintah, apalagi menjadi beking dalam urusan pengadaan bahan pangan program MBG.
"Saya tegaskan, tidak pernah menyuruh orang untuk meminjam uang atau menggunakan nama saya untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi seseorang ataupun diri saya sendiri, termasuk keluarga saya," tegas Ramlan ketika dicegat wartawan seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Dengan nada kesal, Ramlan mengaku tidak mengenal dekat F, meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai staf di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
"Dia memang staf saya, tapi saya tidak pernah mengenalnya. Paling banter saya bertemu dengan staf saya itu baru satu kali," ujar Ramlan.
Kemarahan Ramlan bukan tanpa alasan. Namanya diduga digunakan F untuk meyakinkan sejumlah pihak agar bersedia menyerahkan modal dalam urusan pengadaan bahan makanan program MBG.
Dalam praktik yang dipersoalkan itu, F diduga menawarkan kerja sama kepada sejumlah pihak untuk menjadi pemodal sekaligus pemasok bahan pangan MBG, dengan iming-iming keuntungan berupa fee.
Untuk memperkuat kepercayaan calon mitra, nama kepala daerah disebut-sebut dibawa seolah-olah F memiliki hubungan khusus atau dukungan dari Wali Kota Bukittinggi.
Dana yang diserahkan sejumlah pihak disebut mencapai ratusan juta rupiah. Namun, keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Persoalan tersebut kemudian mencuat ke ruang publik setelah sejumlah pihak mengungkapkan dugaan kerugian melalui media sosial.
Ramlan pun langsung meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Rismal Hadi memproses tindakan F sesuai ketentuan disiplin ASN.
Sekda Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk tim untuk memproses dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan F.
Menurut Rismal, F tidak lagi masuk kantor sejak persoalan tersebut mencuat. Kondisi itu menjadi bagian dari proses penegakan disiplin kepegawaian terhadap yang bersangkutan.
Proses pemberhentian dilakukan melalui mekanisme kepegawaian, termasuk pengajuan persetujuan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada 5 November 2026, persetujuan teknis (Pertek) pemberhentian F telah diterbitkan BKN. Tahapan berikutnya adalah penerbitan dan penyerahan SK pemberhentian.
"SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja," ungkap Rismal Hadi, Jumat (13/11/2026).
F diberhentikan setelah dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan disiplin PNS, khususnya terkait ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah selama berbulan-bulan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Di luar sanksi kepegawaian, Pemko Bukittinggi juga membuka kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tindakan F terbukti menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.
Rismal sekaligus mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum.
Ia menegaskan, persoalan yang melibatkan F merupakan tindakan pribadi di luar tugas kedinasan dan bukan bagian dari kebijakan resmi Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dengan pemberhentian tersebut, Pemko berharap tidak ada lagi pihak yang menggunakan nama maupun jabatan kepala daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi, terlebih dengan membawa-bawa program pemerintah (asroel bb).
