Progres Fisik 76,05 Persen, LMR-RI Ingatkan Percepatan Pekerjaan Tak Boleh Mengorbankan Keselamatan Pekerja
Bukittinggi,merapinews.com — Di balik percepatan pembangunan Taman Depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang telah mencapai 76,05 persen, muncul pertanyaan serius mengenai kepatuhan kontraktor terhadap standar keselamatan konstruksi.
Komisariat Wilayah Lembaga Reclasering Republik Indonesia (LMR-RI) Sumatera Barat, Ir. Sutan Hendy Alamsyah, mempertanyakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek bernilai kontrak Rp1.751.914.440,93 tersebut.
Bahkan, Sutan mengingatkan agar pelaksanaan proyek prestisius Pemerintah Kota Bukittinggi itu tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memenuhi kewajiban keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
"Saya melihat rekanan yang mengerjakan proyek prestisius Pemerintah Kota Bukittinggi itu abai dengan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)," ujar Sutan, menjawab pertanyaan dalam perbincangan di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Alumni Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia (UI) tahun 1996 itu menegaskan, keselamatan pekerja bukan sekadar pelengkap administrasi proyek. Penerapan SMKK merupakan kewajiban yang harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
Menurutnya, komitmen keselamatan harus dibuktikan melalui kelengkapan dokumen, ketersediaan perangkat keselamatan, identifikasi potensi bahaya, serta langkah pengendalian risiko kecelakaan di lokasi pekerjaan.
"Pakta keselamatan kerja konstruksi merupakan bagian dari komitmen yang harus dipenuhi rekanan sejak proses tender. Jika kewajiban SMKK tidak dilaksanakan, tentu harus ada evaluasi terhadap kepatuhan kontraktor," katanya.
Sutan juga mengingatkan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran publik harus tunduk pada ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Ia bahkan meminta institusi hukum mencermati persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana.
"Saya menduga proyek prestisius Pemerintah Kota Bukittinggi itu berpotensi bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Institusi hukum harus jeli melihat persoalan ini," ujarnya mengingatkan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan Sutan yang masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen kontrak, pelaksanaan SMKK, serta hasil pengawasan pekerjaan.
Di sisi lain, pembangunan taman yang diproyeksikan menjadi salah satu etalase keindahan Kota Bukittinggi itu menunjukkan perkembangan fisik yang melampaui jadwal perencanaan.
Hingga 11 November 2026, realisasi pekerjaan tercatat mencapai 76,05 persen. Sementara bobot pekerjaan berdasarkan rencana berada pada angka 61,50 persen.
Dengan demikian, terdapat deviasi positif sebesar 14,55 persen.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memberikan apresiasi terhadap perkembangan pekerjaan tersebut. Ia berharap pembangunan taman dapat diselesaikan sesuai target sehingga menambah daya tarik wisata sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Keseriusan Ramlan terhadap revitalisasi kawasan itu juga terlihat dari intensitas kunjungannya ke lokasi proyek.
Namun, capaian progres fisik tersebut tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi.
Percepatan pekerjaan semestinya berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja. Sebab, keberhasilan proyek infrastruktur publik tidak cukup diukur dari persentase penyelesaian, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan.
Berdasarkan data kegiatan, pembangunan Taman Depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi merupakan belanja modal dengan nilai kontrak sebesar Rp1.751.914.440,93.
Pekerjaan dilaksanakan CV Linggo Jaya Abadi sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan CV ELKA bertindak sebagai konsultan pengawas.
Masa pelaksanaan kontrak ditetapkan selama 100 hari kalender, terhitung sejak 20 Agustus hingga 27 November 2026.
Dengan tenggat penyelesaian pada akhir November, kontraktor masih memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta standar keselamatan konstruksi.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban adalah bagaimana penerapan SMKK di lokasi pekerjaan tersebut?
Apakah dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tersedia dan dilaksanakan? Apakah petugas keselamatan konstruksi menjalankan tugasnya? Bagaimana penggunaan alat pelindung diri dan pengendalian risiko kecelakaan bagi para pekerja?
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan dari CV Linggo Jaya Abadi maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai kritik LMR-RI tersebut.
Konfirmasi dari kontraktor dan PPK masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kewajiban keselamatan konstruksi pada proyek yang dibiayai anggaran publik tersebut.
Sebab, taman yang kelak menjadi wajah baru Kota Bukittinggi itu semestinya tidak hanya elok dipandang setelah selesai, tetapi juga dibangun dengan mengedepankan keselamatan manusia yang mengerjakannya.(asroel bb)
