Kepemimpinan pasangan Ramlan Nurmatias dan Ibnu Aziz, sebagai wali kota dan wakil walikota Bukittinggi priode 2025-2030 setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Februari 2025 semakin menantang.
Sebagai kepala daerah pilihan rakyat, Ia harus mengembalikan tata kelola pemerintahan sesuai tupoksi, disamping menggali sumber – sumber pendapatan daerah.
Bagi Ramlan Nurmatias, pelantikannya sebagai Wali Kota Bukittinggi di istana negara bersama 961 kepala daerah terpilih lainya di seluruh Indonesia merupakan momen bersejarah.
Benang merah itu tersirat dari pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin 3 Maret 2025.
“Saya menyadari keterbatasan anggaran APBD Kota Bukittinggi harus diatasi dengan menggali sumber-sumber pendapatan secara optimal, termasuk menertibkan sistim penerimaan dan menekan tingkat kebocoran”, katanya dihadapan anggota dan Ketua DPRD Bukittinggi Syaiful Effendi, bersama wakilnya Benny Yusrial dan Zulhamdi Nova Chandra.
Kata bersayap Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, itu menyiratkan ada kerancuan tata kelola pemerintahan di kota Bukittinggi.
“Saya harus menertibkan nya, kendati tugas itu berat, kami siap dengan segala konsekwensinya”, ujar Ramlan.
Namun demikian ia berharap untuk menyelesaikan persoalan – persoalan kemasyarakatan di perlukan dukungan berbagai pihak agar terwujud tata kelola kota Bukittinggi nan Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya (GBB), kendati dengan keterbatasan APBD.
Keterbatasan ABPD, katanya bukan berarti Pemko Bukittinggi berhenti membangun. Tidak!!, kita harus menggali sumber-sumber pendapatan yang sah secara optimal. Ini kita lakukan guna menggerakkan roda perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut, kepariwisataan kota Bukittinggi bila dikelola dengan elok akan memberikan efek domino. Berikan ke nyaman pada wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi, pesan nya.
Pada awal pidatonya. Ramlan Nurmatias mengingatkan bahwa beban tugasnya sebagai kepala daerah dengan keterbatasan APBD cukup berat.
Sementara kesejahteraan dan penurunkan angka sangat-sangat diperlukan.
Untuk itu ia mengajak seluruh komponen warga Kota Bukittinggi agar berperan aktif mengambil peran guna menentukan arah pembangunan kota Bukittinggi.
“Bukitinggi bukan milik Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi milik seluruh warga Kota”, timpal Ramlan Nurmatias, sambil mengingatkan proses panjang konstelasi politik Pilkada kota Bukittinggi, yang dihadapkan dengan sejumlah dinamika pilihan dan dukungan.
Beda pilihan dalam konstelasi politik bukan berarti terjadi pemecahan.
Biduak Lalu Kiambang Batauik. Mari kita satukan hati untuk bersama-sama membangunkan kota Bukittinggi, ajak Ramlan Nurmatias.(asroel bb).
