Bukittinggi,merapinews.com.Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, mengapresiasi semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penanganan stunting.
Stunting, katanya bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan, hingga pola asuh dan sanitasi.
"Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektoral", ujarnya.
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Bukittinggi, di Hotel Dymens, Selasa, 29 Juli 2025.
“Stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan daya saing daerah. Oleh karena itu, penangananya harus dilakukan secara konvergen, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi kerja bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, kader, dan PKK,” katanya mengingatkan.
Ia menambahkan, rapat koordinasi menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah strategis dan intervensi yang berbasis data.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader dan optimalisasi peran TP PKK di tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Dasawisma.
“Dengan komitmen, kolaborasi dan konsistensi, saya optimis kita bisa mewujudkan generasi Bukittinggi yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas,” harapnya.
Sementara Kepala DP3APPKB, Nauli Handayani, menegaskan, meski angka stunting di Kota Bukittinggi telah menurun dari 20,1% pada 2023 menjadi 16,8% di tahun 2024, mamun upaya berkelanjutan tetap dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kelurahan. Untuk itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.(asroel bb)
