Nama besar perusahaan, apalagi berbadan hukum milik Negara setingkat PT. Brantas Abipraya seharusnya memperlihatkan profesional mereka dalam menangani proyek-proyek besar yang dipercayakan Negara. Realitanya di kota Bukittinggi hal itu bertolak belakang dengan kondisi riil yang terjadi.
Komisariat Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR-RI) Sumatera Barat Ir. Sutan Hendy Alamsyah, menyesalkan leletnya (Lamban) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menangani proyek irigasi dibawah 1.000 ha yang terletak di dua titik lokasi dalam kota Bukittinggi.
Seharusnya, kata Sutan, bobot pekerjaan perusahaan itu tidak akan stagnan, kalau ia mengerahkan sejumlah pekerja. Kenyataan di dua titik lokasi proyek masing-masing di Bak Kincia Kelurahan Gulai Bancah dan Anak Air, Kelurahan Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Kota Bukittinggi, tidak terlihat adanya aktivitas para pekerja.
“Saya menilai Proyek strategis pertanian itu di sub kontrakan pada pihak kedua. Saya yakin itu, kalau demikian halnya. Koordinasi antara Maincont dan Subcont tidak jelas dan kurang tegasnya pengawasan, baik dari pihak pemberi pekerjaan dan konsultan", papar Sutan.
Menjawab pertanyaan Komisariat Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat yang tertuang dalam Lembaran Negara No. 105 tahun 1954 dan Berita Negara No. 90 tahun 1954, menilai bobot pekerjaan perusahaan itu belum sampai 15%.
“Belum-belum sampai 15% bobot pekerjaan perusahan BUMN itu”, papar Sutan.
Sementara proyek senilai Rp. 56 miliar lebih milik Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat itu harus selesai 120 hari kalender, setelah akta Kontrak kerja No. HK0201-Bws5.9.1/354 mereka tandatangani tanggal 2 September 2025 lalu.
“Saya pesimis rekanan PT. Brantas Abipraya itu tak akan mampu menggenjot pekerjaan mereka tepat waktu. Hal ini terlihat baik dari bobot maupun aktifitas pekerja di dua titik lokasi proyek”, ujarnya.
Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari berbagai pihak, termasuk pengawas lapangan Aldi, sebab ketika dihubungi di dua titik lokasi pekerjaan, keberadaan pengawas lapangan itu sedang tidak berada dilokasi. Warga menyebut kurun waktu beberapa pekan terakhir memang tidak terlihat adanya aktifitas pekerja di lokasi proyek.
Kendatipun demikian kami tetap menjaga prinsip jurnalis berimbang (cover both sides) dengan memberi ruang kepada pihak-pihak terkait memberikan klarifikasi.(asroel bb).
