Bukittinggi,merapinews.com --
Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kota Bukittinggi, merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Anggaran Perbelanjaan Belanja Daerah (APBD).
Walikota Kota Bukittinggi, menyatakan hal itu atas jawaban pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Dan Rancangan perubahan atas peraturan daerah no. 1 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, pada sidang Paripurna yang berlangsung di gedung Dewan, Jumat 7 November 2025.
Untuk itu kata Ramlan, melalui Wakil Walikota Bukittinggi Ibnu Asis, pihaknya berkomitmen akan memperkuat mekanisme komunikasi dan pertukaran data keuangan secara cepat dan tepat dengan wakil-wakil rakyat di DPRD Kota Bukittinggi, agar proses pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi kebijakan dapat berjalan secara efektif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna jawaban padangan umum fraksi-fraksi DPRD kota Bukittinggi yang berlangsung Jumat 7 November 2025 itu selain dihadiri Ketua DPRD Kota Bukitinggi Syaiful Effendy, juga terlihat hadir Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bukittinggi Rismal Hadi bersama Plt Sekwan DPRD Bukittinggi Ade Mulyani, yang bertindak sebagai notulen rapat. Juga hadir para perangkat daerah lainya.
Sebelumnya ia mengapresiasi fraksi-fraksi di DPRD Kota Bukittinggi, yang telah menuangkan pandangan umum mereka.
Menjawab pandangan umum sejumlah fraksi, pihaknya sepakat bahwa anggaran perbelanjaan daerah harus dikelola secara tepat, hemat dan terukur. Oleh karena dalam penyusunan RAPBD Kota Bukittinggi tahun 2026, lebih difokuskan pada program yang produktif dengan prinsip money follow programme.
Hal itu dilakukan terkait dampak penurunan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 19,41%, yang menyebabkan terjadi penekanan terhadap fiskal daerah.
“Kondisi itu memang menjadi tantangan. Kedepan pihaknya akan melakukan penyesuaian kebijakan dengan mengefisienkan belanja ”, aku Ibnu Asis.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan pada masyarakat. Justru akan menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi dengan mendorong kreatifitas dalam menggali potensi ekonomi.
Pada bagian lain. Ibnu Asis menyatakan terkait dengan Silpa minus sebesar Rp. 178,6 miliar, pihaknya akan melakukan penyesuaian dengan akun APBD, sehingga tercapai keseimbangan APBD. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan DPRD, katanya.(asroel bb).
