Bukittinggi,merapimews.com. --
Terindikasi pembangunan Kantor layanan perpustakaan kota Bukittinggi akan mangkrak.
Indikasi itu tidak tertutup memungkinan setelah Pemerintah Kota Bukittinggi, mempercayakan pembangunan Kantor itu dengan plafon anggaran Rp. 9 Miliar lebih kepada CV. Cakrawala Perkasa.
Anggota Badan Musyawarah DPRD kota Bukittinggi Amrizal A.Md, pesimis pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perpustakaan itu akan selesai sesuai kontrak kerja yang di tanda tangani dibawah nomor 000.3.3/08/K-DKP/2025 bulan Agustus 2025 lalu.
Ia menegaskan hal itu, menjawab pertanyaan di Gedung Dewan DPRD Bukittinggi. Selasa (9/12-2025).
Hal itu kata Amrizal, mengingat rentang waktu akhir tahun per Desember 2025, semua pekerjaan yang dibiayai negara melalui Dana Alokasi Khusus dari Perpustakaan Nasional tahun 2025 Rp. 10 Miliar sudah harus diserahterimakan dengan bobot 100%.
"Realitanya bobot pekerjaaan gedung baru itu masih jauh dari harapan", katanya sambil menyentil harga penawaran sang rekanan yang turun 20% dari plafon.
Menurut Amrizal, penawaran turun sampai di 20% yang dimenangkan CV. Cakrawala Perkasa, itu sangat riskan.
Alasannya karena sejumlah rekanan kota Bukittinggi yang juga akan ambil bagian kue pembangunan gedung Dinas perpustakaan itu tidak berani menurunkan harga penawaran sampai 10%. Apalagi sampai 20%". Ini gila - gila an", katanya
Amrizal, tidak menampik bobot gedung yang dikerjakan rekanan asal Solok, itu masih di bawah rata-rata.
Pertanyaannya, kata Amrizal, apakah dengan rentang waktu yang tersisa hitungan jari, sang rekanan mampu atau bisa meningkatkan bobot pekerjaan?", ujarnya balik bertanya.
Namun kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) kota Bukittinggi Rahmad AE, optimis sang rekanan pembangunan gedung Dinas Perpustakaan kota Bukittinggi itu mampu menyelesaikan kontrak kerjanya sesuai skedul yang mereka tandatangani bulan Agustus 2025.
"Saya sudah genjot rekanan itu, baik dengan mutu pekerjaan ataupun kesediaan material bangunan. Kini material sudah stanby, apalagi", kata Rahmad optimis.
Nada yang sama juga meluncur dari ucapan Direktur CV. Cakrawala Perkasa
"Insya Allah proyek gedung itu akan kami diselesaikan sesuai kontrak, karena proyek itu merupakan kebanggan masyarakat kota Bukittinggi, kata Cun, sapaan sang Direktur dilokasi proyek.
Sementara, Komisariat Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat LMR-RI Sumatera Barat Sutan Hendy Alamsyah, menengarai proyek prestisius kota Bukittinggi itu, dinilainya akan bersentuhan dengan hukum.
"Saya melihat tidak tertutup kemungkinan, sebab pengawas atau PPTK kurang tegas melakukan evaluasi volume kerja rekanan. Dampaknya prosentase pekerjaan selalu dalam keadaan minus hingga 12%", paparnya melalui pembicaraan jarak jauh.(asroel bb).
