Bukittinggi, merapinews.com —
“Peran pers sangat penting dalam mendukung transparansi serta menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik ini terus terjalin.”
Kalimat itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi dalam suasana hangat buka puasa bersama insan pers di penghujung Ramadan 1447 H, Selasa (17/3/2026), di Rumah Dinas Wali Kota, Belakang Balok.
Namun, di balik nuansa kebersamaan, pertemuan ini justru menjadi panggung penyampaian sikap tegas pemerintah kota terhadap sejumlah persoalan krusial.
Di hadapan unsur Forkopimda—mulai dari Kajari Bukittinggi Djamaluddin, Dandim 0304/Agam Letkol Inf Dwi Santoso, hingga Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto, serta jajaran OPD, Camat, dan lurah, Wali Kota menegaskan komitmen pembenahan kota secara menyeluruh. Salah satu yang disorot tajam adalah persoalan parkir yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Ke depan, pengelolaan parkir akan dilakukan melalui sistem kontrak yang sepenuhnya berada di bawah kendali Dinas Perhubungan.
Langkah itu diyakini menjadi pintu masuk penataan yang lebih tertib, transparan, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Tak hanya itu, isu strategis lain yang turut mencuat adalah keberadaan lahan milik Pemerintah Kota di kawasan Gulai Bancah. Lahan eks Posindo yang telah dihibahkan oleh Kementerian PUPR sejak 2018 itu direncanakan untuk mendukung pengembangan fasilitas RSUD Bukittinggi.
“Di atas lahan itu akan dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas umum RSUD. Tidak tertutup kemungkinan juga akan dibangun rumah ibadah,” ujar Wali Kota.
Ia mengakui, saat ini terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari penyusutan luas lahan hingga adanya masyarakat yang masih menempati area tersebut. Namun, pendekatan persuasif terus dilakukan agar proses penataan berjalan tanpa konflik.
Wali Kota juga membantah adanya diskriminasi dalam penertiban lahan tersebut, ia menegaskan seluruh kebijakan dilakukan secara adil dan terbuka.
Di sisi lain, persoalan sampah turut menjadi perhatian serius. Pemerintah kota tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi nyata terkait persoalan sampah, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat hingga pembenahan sistem pengelolaan", tegasnya.
Dialog yang terbangun pun berlangsung dinamis. Insan pers tak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menyampaikan berbagai masukan atas persoalan kota.
Akhirnya, buka puasa ini tak sekadar seremoni. Ia menjelma menjadi ruang temu gagasan, di mana pemerintah dan pers duduk sejajar, mengawal Bukittinggi menuju tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (asroel bb)
