Padang,merapinews.com. —
Harapan ratusan warga Kota Padang untuk segera menikmati aliran listrik berubah menjadi kekecewaan berkepanjangan.
Sekitar 300 calon pelanggan yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan pembayaran sambungan baru hingga kini belum juga teraliri listrik.
Permohonan tersebut tersebar di sejumlah rayon di bawah Area PLN Cabang Padang, meliputi Rayon Belanti, Tabing, Kuranji, dan Indarung. Ironisnya, sebagian besar permohonan itu telah diajukan bahkan sejak sebelum Lebaran 1447 hijriah tahun 2026, namun hingga kini realisasinya tak kunjung jelas.
Di lapangan, alasan yang mengemuka adalah ketiadaan material, khususnya kabel sambungan rumah (SR) atau twisted cable. Namun di sisi lain, biaya penyambungan (BP) tetap dipungut penuh dari masyarakat tanpa penundaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen pelayanan. Sebab, berdasarkan standar layanan yang berlaku di PLN, penyambungan listrik seharusnya dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah pembayaran diterima. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, keterlambatan berlangsung hingga berminggu-minggu tanpa kepastian.
Kasus yang sama tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di Wilayah III PLN Sumatera Barat, yang menyangkut Rayon Bukittinggi, Payakumbuh, Tanah Datar, Padang Panjang, Pasaman, Pasaman Barat dan Agam. Namun sejauh ini belum dilakukan pendalaman.
“Kami sudah bayar melalui bank sesuai prosedur, tapi listrik belum juga hidup. Tidak ada kepastian kapan akan dipasang,” ungkap salah seorang calon pelanggan di wilayah Kuranji, menggambarkan keresahan yang dirasakan banyak pihak.
Situasi semakin memprihatinkan ketika sejumlah warga berinisiatif membeli kabel sendiri agar sambungan segera dilakukan. Namun upaya itu ditolak, karena pengadaan material sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN.
Dari sisi nilai, dana yang telah disetorkan masyarakat tidaklah kecil. Untuk daya 900 watt saja, berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta, dan lebih tinggi untuk daya 1.200 watt. Jika dikalkulasikan dari sekitar 300 pemohon, maka lebih dari Rp300 juta dana masyarakat kini diduga mengendap tanpa kejelasan realisasi layanan.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut keterlambatan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap layanan dasar negara. Di tengah kebutuhan listrik yang mendesak, terutama pasca Lebaran, lambannya realisasi justru menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN Wilayah Sumatera Barat belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan terkait kendala material, mekanisme pelayanan, serta kepastian waktu penyambungan bagi ratusan calon pelanggan yang hingga kini masih menunggu.(ersalbi).
