Kab. Agam,merapinews.com —
Di balik lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat satu pekerjaan besar yang kerap tidak terlihat oleh publik, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Persoalan itu kini menjadi salah satu fokus penting Pemerintah Kabupaten Agam dalam menata arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, pelayanan publik hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga kesehatan fiskal agar roda pembangunan tetap berjalan.
Pembahasan itu mengemuka dalam audiensi strategis antara KPPN Bukittinggi sebagai Financial Advisor dengan Pemerintah Kabupaten Agam di Rumah Dinas Bupati Agam, belakang balok Bukittinggi Kamis 21 Mai 2026.
Pertemuan tersebut tidak sekadar membicarakan angka transfer anggaran dari pusat ke daerah, namun juga menyentuh substansi yang lebih mendalam, yakni bagaimana daerah mampu membangun kemandirian fiskalnya.
Bupati Agam Benni Warlis menilai penguatan tata kelola keuangan daerah saat ini menjadi kebutuhan mendasar.
Menurutnya, daerah tidak lagi cukup hanya bergantung pada besarnya dana transfer, namun juga dituntut mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki.
"Kami tidak hanya berbicara bagaimana meningkatkan PAD, tetapi juga bagaimana memastikan anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujar Benni
Kabupaten Agam sendiri, ujar Benni, memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Hamparan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, aktivitas perdagangan yang tumbuh, sektor pariwisata yang terus berkembang, hingga pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyimpan peluang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun potensi besar tidak selalu berjalan lurus dengan peningkatan penerimaan daerah. Disini diperlukan tata kelola yang matang, mulai dari pemetaan sumber pendapatan, penguatan sistem pelayanan, digitalisasi, hingga kemampuan menyusun kebijakan fiskal yang tepat.
Di sisi lain, tantangan bukan hanya berada pada upaya meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebutuhan menata komposisi belanja agar lebih produktif. Sebab, anggaran yang terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin dapat mempersempit ruang pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Bagi Kabupaten Agam, APBD bukan semata dokumen administrasi tahunan. Di dalamnya tersimpan harapan pembangunan infrastruktur jalan, infrastuktur irigasi pertanian, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Karena itu, menjaga kesehatan fiskal daerah pada akhirnya bukan hanya urusan angka dan laporan keuangan. Di balik setiap kebijakan anggaran, terdapat upaya menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan masyarakat merasakan hasilnya secara nyata.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan keuangan daerah bukan hanya seberapa besar angka yang tercatat, tetapi seberapa jauh anggaran itu mampu menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat.(asroel bb)
