Galugua, merapinews.com —
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, kembali menjadi sorotan.
Pada Senin (17/8/2026), satu unit alat berat jenis excavator yang disebut menuju lokasi tambang rebah menimpa sebuah rumah warga.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, peristiwa itu terjadi bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan menambah daftar persoalan terkait aktivitas PETI di kawasan tersebut.
Komisariat peserta hukum dan negara Missi Reclasering Republik Indonesia (LMR RI) Provinsi Sumatera Barat, Ir. Sutan Hendy Alamsyah, menilai aktivitas PETI di Galugua telah mencederai rasa kebangsaan karena berlangsung di tengah momentum nan sakral peringatan hari kemerdekaan.
“Ini tentu mencederai rasa kebangsaan, apalagi jika aktivitas ilegal tersebut berlangsung dengan adanya dugaan pengawalan dari institusi negara,” kata Hendy dalam perbincangan di sela-sela pawai alegoris HUT ke-81 RI di Padang, Selasa (18/8/2026).
Hendy juga mempertanyakan efektivitas langkah penertiban PETI yang selama ini digaungkan Polda Sumatera Barat.
Menurutnya, aktivitas PETI di Kabupaten Limapuluh Kota masih terus berlangsung dan bahkan meluas ke sejumlah kawasan.
“Bukan hanya memporak porandakan bentangan Sungai Galugua, aktivitas PETI sebelumnya juga telah merambah Nagari Koto Tangah, Tanjuang Jajaran dan dalam pekan terakhir melebar ke Kanagarian Nenan dengan melibatkan tokoh adat Roni Dt, Indo Koto” ujarnya.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini diperkirakan terdapat sekitar 70 unit alat berat jenis excavator yang beroperasi untuk mencari butiran emas secara ilegal di sejumlah kawasan tersebut.
Hendy juga mengungkap adanya dugaan uang koordinasi bagi setiap unit alat berat yang nilainya mencapai Rp. 65 juta.
Namun, kata Sutan, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
“Bayangkan kalau 70 unit alat berat yang beroperasi di tiga kawasan termasuk di Nenan itu,” katanya.
Sementara itu, konfirmasi kepada Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang terkait aktivitas PETI yang berpotensi mengancam keselamatan warga belum memperoleh jawaban hingga berita ini ditulis.
Hendy menduga aktivitas PETI yang berlangsung cukup lama tersebut tidak terlepas dari adanya aliran dana koordinasi kepada pihak-pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut juga belum memperoleh konfirmasi dari pejabat maupun institusi yang disebut.
Ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penertiban terhadap pekerja atau alat berat di lapangan, tetapi juga mengusut pihak yang diduga menjadi pengendali dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.
Menurutnya, keberadaan sejumlah alat berat yang disebut dikoordinasikan oleh Roni Dt. Indo Koto di kawasan Nenan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
“Penertiban harus menyentuh akar persoalan. Jangan hanya memindahkan atau mengamankan alat berat, sementara pihak yang mengendalikan aktivitas PETI tidak tersentuh,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Bupati Limapuluh Kota maupun pihak kepolisian terkait insiden excavator yang menimpa rumah warga serta dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua dan kawasan sekitarnya termasuk di Nenan.(asroel bb)
