Jalan yang mulus hari ini bukan jaminan akan tetap mulus esok hari. Beban kendaraan, curah hujan, buruknya drainase hingga bencana alam setiap saat menjadi ancaman terhadap umur layanan sebuah jalan. Karena itu, mempertahankan jalan dalam kondisi mantap justru menjadi pekerjaan yang tidak kalah berat dibandingkan membangun jalan baru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim, ST, menegaskan capaian kondisi mantap jalan sebesar 78,65 persen dari total 295,38 kilometer jalan di Kota Payakumbuh tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Capaian ini harus kita pertahankan, bahkan ditingkatkan. Infrastruktur jalan menyangkut langsung mobilitas masyarakat, pelayanan dasar dan pergerakan ekonomi,” tegas Muslim.
Angka 78,65 persen menjadi gambaran kinerja pembangunan infrastruktur jalan Payakumbuh hingga semester II 2026. Namun di balik angka tersebut masih tersisa pekerjaan besar, menjaga ruas yang sudah mantap agar tidak kembali rusak sekaligus mengejar ruas jalan yang kondisinya belum memenuhi standar kemantapan.
Bagi PUPR, persoalannya bukan sekadar bagaimana mengaspal jalan. Pemerintah harus memastikan infrastruktur memiliki umur layanan yang panjang dan mampu menghadapi berbagai tekanan, termasuk persoalan drainase, banjir dan bencana.
Mengejar Anggaran, Mengejar Infrastruktur Kebutuhan infrastruktur yang besar tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh terus mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan. Salah satunya melalui penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun 2026.
Dari skema tersebut, Kota Payakumbuh memperoleh penyesuaian TKD sekitar Rp. 116 miliar, Rp50,9 miliar diantaranya berada pada Dinas PUPR untuk mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana.
Muslim, mengatakan dukungan pemerintah pusat tersebut menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi daerah untuk memastikan setiap anggaran diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar prioritas.
“Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata. Kita prioritaskan pekerjaan yang mendesak, terutama infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penanganan dampak bencana,” katanya.
Selain TKD, Payakumbuh juga mendapatkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden sebesar Rp. 4 miliar. Dari bantuan tersebut sekitar Rp3,1 miliar dialokasikan kepada Dinas PUPR untuk mendukung penanganan bencana alam.
Terdapat pula tambahan alokasi sekitar Rp27,5 miliar dari dana TKD yang diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama sektor jalan.
Jalan Bukan Sekadar Aspal:
Pembangunan jalan di Payakumbuh kini tidak lagi semata-mata berbicara tentang aspal dan badan jalan.
Di balik sebuah ruas jalan terdapat konektivitas, waktu tempuh, distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan kesehatan hingga peluang ekonomi masyarakat.
Karena itu, Dinas PUPR tidak hanya mengerjakan jalan, tetapi juga menjalankan program pengelolaan sumber daya air, rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung, normalisasi sungai, pembangunan dan rehabilitasi drainase hingga penyelenggaraan jalan.
Langkah tersebut penting karena kerusakan jalan tidak selalu bermula dari badan jalan. Drainase yang buruk, luapan sungai dan persoalan lingkungan dapat mempercepat kerusakan konstruksi. Jalan yang baru saja diperbaiki pun dapat kembali berlubang apabila sistem drainase dan pengendalian air tidak ditangani secara bersamaan.
Singa Harau Jadi Jalur Alternatif
Salah satu proyek strategis yang mendapat perhatian adalah Peningkatan Jalan Singa Harau. Ruas ini diproyeksikan menjadi jalur alternatif ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Nasional Soekarno-Hatta.
Kehadiran jalur alternatif diharapkan mampu membagi beban lalu lintas, mengurangi potensi kemacetan dan menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan.
“Jalan Singa Harau kita harapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya selesai secara fisik,” ujar Muslim.
Proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Jalan Thamrin Manan di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.
Ruas tersebut menghubungkan Jalan H. Rasul dengan Jalan Tan Malaka. Kehadirannya diharapkan menjadi jalur penghubung sekaligus memecah konsentrasi arus lalu lintas pada kawasan tersebut.
Dengan konektivitas yang semakin baik, akses masyarakat diharapkan meningkat, waktu tempuh menjadi lebih pendek dan aktivitas ekonomi kawasan ikut berkembang.
Kedua proyek tersebut ditetapkan sebagai proyek strategis daerah dan menjadi bagian dari perhatian dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Artinya, pekerjaan tidak hanya dituntut selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis, tetapi juga harus dibangun melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan hingga pelaporan harus berjalan sesuai ketentuan.
Mengejar Dukungan Pemerintah Pusat
Upaya memperbaiki kondisi jalan juga dilakukan dengan mengusulkan penanganan ruas jalan dan jembatan daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025.
Menjawab pertanyaan terkait usulan tersebut, Muslim mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Kota Payakumbuh telah menyampaikan surat usulan kepada pemerintah pusat melalui Surat Nomor 600/149/PUPR-Pyk/2026 tertanggal 11 Juni 2026.
“Ruas yang kita usulkan di antaranya perbaikan Jalan Jl. Rky Rasuna Said, Jalan Kaluek, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ade Irma Suryani,” ujar Muslim.
Total panjang ruas jalan yang diusulkan untuk mendapatkan penanganan mencapai sekitar 6,4 kilometer, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp25.024.329.000.
Usulan tersebut menjadi salah satu strategi PUPR untuk mengejar peningkatan kondisi jalan tanpa sepenuhnya membebankan kebutuhan pembiayaan kepada APBD Kota Payakumbuh.
Jika dukungan tersebut terealisasi, sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan dapat segera diperbaiki dan pada akhirnya ikut mendongkrak persentase kondisi mantap jalan.
Membuka Jalan Menuju Sport Tourism
Pembangunan jalan juga mulai diarahkan untuk membuka wajah baru Payakumbuh sebagai kawasan olahraga dan sport tourism.
Di kawasan Batang Agam, pembangunan akses jalan menuju lokasi yang direncanakan sebagai kawasan sirkuit balap motor menjadi bagian dari upaya tersebut.
Jalan itu nantinya bukan hanya menjadi akses kendaraan. Lebih jauh, infrastruktur tersebut diharapkan mendukung kegiatan olahraga otomotif, menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif dan usaha masyarakat di sekitar kawasan.
Pada kawasan yang sama juga dibangun jalan menuju lokasi panahan.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan olahraga dan ruang publik Batang Agam agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Kalau infrastrukturnya tersedia dan aksesnya baik, kawasan olahraga bisa berkembang. Dampaknya bukan hanya untuk atlet atau kegiatan olahraga, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi di sekitarnya,” kata Muslim.
Menjaga yang Sudah Mantap
Pada akhirnya, tantangan terbesar PUPR bukan hanya membangun jalan baru.
Yang tidak kalah penting adalah menjaga jalan yang sudah mantap agar tidak kembali rusak.
Sebab, setiap kilometer jalan yang mengalami kerusakan akan kembali menjadi beban anggaran pemerintah sekaligus beban bagi masyarakat yang menggunakannya.
Karena itu, capaian 78,65 persen bukan garis akhir. Itu adalah titik pijak untuk mengejar kondisi jalan yang lebih baik.
PUPR Payakumbuh dituntut terus bergerak, memelihara yang sudah baik, memperbaiki yang rusak, membuka konektivitas baru, mengejar dukungan pemerintah pusat dan memastikan setiap rupiah anggaran infrastruktur benar-benar menghasilkan manfaat.
“Yang kita bangun harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur bukan sekadar proyek, tetapi bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkas Muslim.
Dari jalan-jalan yang terus dibangun dan diperbaiki itu, Payakumbuh sesungguhnya sedang menata sesuatu yang lebih besar: konektivitas, mobilitas dan denyut ekonomi kota yang tidak boleh berhenti bergerak. (asroel bb)
