Arosuka Solok, merapinews.com —
Di tengah gencarnya ajakan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi, justru muncul pertanyaan dari lingkungan lembaga legislatif Kabupaten Solok.
Ke mana zakat 35 anggota DPRD Kabupaten Solok?. Pertanyaan itu mencuat setelah muncul informasi bahwa hanya satu anggota DPRD Kabupaten Solok, yakni Haji Aurizal, yang disebut rutin menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Solok.
Informasi tersebut tentu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa anggota DPRD lainnya tidak menunaikan zakat.
Sebab, bisa saja mereka membayar zakat melalui lembaga lain, atau melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berbeda, atau mekanisme yang sah sesuai ketentuan.
Namun, justru di situlah persoalannya.
Jika zakat telah ditunaikan, mengapa informasi mengenai kepatuhan tersebut tidak terang?. Dan jika memang belum ditunaikan, apa alasannya?.
Pertanyaan sederhana ini menjadi penting karena anggota DPRD merupakan representasi masyarakat. Mereka bukan hanya memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, tetapi juga dituntut memberi keteladanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Apalagi BAZNAS Kabupaten Solok sendiri secara terbuka mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui UPZ atau langsung kepada BAZNAS agar pengelolaannya amanah, transparan dan tepat sasaran.
Dari informasi yang dihimpun, nama Haji Aurizal, menjadi satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Solok yang disebut secara rutin menunaikan zakat melalui BAZNAS.
Lantas bagaimana dengan 34 anggota lainnya?. Apakah mereka juga telah menunaikan zakat?. Jika sudah, melalui BAZNAS, UPZ, atau lembaga zakat lainnya?.
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pribadi anggota DPRD.
Sebaliknya, pertanyaan itu justru penting untuk memperoleh kepastian informasi agar publik tidak terjebak pada asumsi.
Sebab, zakat merupakan persoalan ibadah sekaligus memiliki dimensi sosial yang besar. Dana zakat yang dihimpun BAZNAS kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ada satu pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar berapa rupiah zakat yang dihimpun. Sudahkah para wakil rakyat memberikan teladan kepada masyarakat yang mereka wakili?.
Pertanyaan ini layak dikemukakan secara terbuka. Sebab masyarakat selama ini terus didorong untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi.
BAZNAS Kabupaten Solok bahkan memiliki mekanisme UPZ sebagai bagian dari sistem penghimpunan zakat. Secara nasional, BAZNAS menjelaskan bahwa UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk mengumpulkan zakat
Karena itu, apabila anggota DPRD telah membayar zakat, informasi tersebut semestinya tidak menjadi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Bukan berapa besar zakatnya yang perlu diumbar. Tetapi apakah kewajiban itu telah dilaksanakan dan melalui mekanisme apa, itulah yang patut diperjelas.
Bagaimana pertanggungjawaban moral para wakil rakyat terhadap kewajiban zakat mereka sendiri?. Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Data Dibuka.
Namun apabila ada anggota yang memang belum menunaikan zakat, publik tentu berhak mengetahui.
Sebab transparansi jauh lebih sehat daripada membiarkan sebuah pertanyaan berkembang menjadi spekulasi.
Kini Bola Ada di Tangan DPRD dan BAZNAS.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai zakat 35 anggota DPRD Kabupaten Solok tidak harus menjadi kontroversi.
Cukup dijawab secara terbuka.
Berapa anggota DPRD yang telah menunaikan zakat?.
Jawaban atas pertanyaan tersebut justru dapat menjadi bentuk keteladanan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan slogan tentang pentingnya zakat semata.
Masyarakat membutuhkan contoh.
Jika rakyat diminta taat menunaikan zakat, para wakil rakyat semestinya berada di barisan paling depan memberikan teladan.
Hingga berita ini disusun, Merapinews.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pimpinan DPRD Kabupaten Solok.
Bola kini berada di tangan mereka. Publik tinggal menunggu jawaban: zakat sudah ditunaikan, atau pertanyaan ini memang masih harus menunggu?.(asroel bb)
