Sidang Kode Etik Ungkap Pelanggaran Penyadapan Ilegal, Sejumlah Jenderal Terseret dalam Pusaran Kasus
Jakarta, merapinews.com –
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto mulai memakan korban.
Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta akhirnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat dari keanggotaan Polri.
Keputusan tegas tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Selasa (10/11/2026), setelah majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Dilansir dari kanal Sabangmarauke. Putusan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," tegas Johnny.
Pemecatan seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua ini menjadi babak serius dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang institusi kepolisian.
Persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan dugaan penggunaan kewenangan dan perangkat teknologi kepolisian di luar koridor hukum.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada 3 November 2026, penyidik mengumumkan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi (SU) juga ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkap Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yang membuat perkara ini semakin serius, sasaran dugaan penyadapan ternyata tidak terbatas pada kepala negara.
Penyidik juga menemukan indikasi penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Asep.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Modus yang diungkap adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyadapan itu diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Persoalan semakin serius ketika pada Oktober 2026 muncul dugaan upaya penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS.
Petugas yang mengetahui tindakan tersebut kemudian melaporkannya kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Dalam sidang kode etik, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran yang berujung pada sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Kadiv Humas Polri juga menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya.
Namun, pemecatan melalui sidang etik tidak serta-merta mengakhiri perkara pidana yang sedang berjalan.
Dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan rekam jejak digital tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan pidana.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum di lingkungan internalnya sendiri.
Sebab, ketika perangkat penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga dimanfaatkan di luar prosedur, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran etik seorang anggota.
Yang dipertaruhkan adalah integritas institusi, perlindungan privasi warga negara, serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. (**)
