Bukittinggi, merapinews.com —
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bukittinggi memasuki tahapan pembahasan legislatif. Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, memimpin Rapat Paripurna dengan agenda hantaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi. Sebab, ancaman bencana bukan lagi persoalan yang bisa dipandang sebagai kejadian insidental, melainkan risiko yang membutuhkan penanganan terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, dalam kesempatan itu secara resmi menyampaikan hantaran Ranperda tentang Pembentukan BPBD di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Rinciannya, 46 kejadian banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, dan dua gempa bumi.
Angka tersebut menggambarkan beragam ancaman kebencanaan yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Mulai dari banjir, cuaca ekstrem hingga gerakan tanah, seluruhnya membutuhkan sistem penanggulangan yang tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan.
Ramlan menjelaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi Tipe C mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.
Proses administrasinya juga telah melalui tahapan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026 serta harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.
"Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan," ungkap Ramlan.
Prinsip tersebut menempatkan efisiensi kelembagaan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi dibuat proporsional, sementara fungsi pelayanan dan penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama.
Dengan hadirnya BPBD, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan memiliki kelembagaan yang lebih terarah, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Syaiful Efendi, didampingi Wakil Ketua Beny Yusrial, S.IP., MM, dan Wakil Ketua Zulhamdi Nova Candra, IB., A.Md., Dt. Nagari Labiah, serta dihadiri anggota DPRD.
Turut hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, BUMD, niniak mamak, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, serta insan pers.
Hantaran Ranperda ini selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Bagi Bukittinggi, pembentukan BPBD bukan sekadar penambahan organisasi pemerintahan. Lebih dari itu, keberadaan lembaga tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana. (asroel bb).
