Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan perkembangan mengesankan.
Tahun 2020 hanya 70,6%, per Agustus 2024, meningkat tajam ke angka 90,16%.
"Ini sebuah capaian menggembirakan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Inilah sebuah cita-cita saya jauh sebelum menjadi Bupati, alhamdulilah, kini nyaris sempurna", ujarnya.
Ia menyatakan hal itu saat didaulat oleh masyarakat Situjuah Banda Dalam ketika pelaksanaan Sosialisasi Program Kesehatan menuju UHC, Selasa 3/9-2024.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan kegiatan Sosialisasi Program Baznas Lima Puluh Kota.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Baznas Yulius, Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, Wali Nagari Sibalam Lakon Siska, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna dan sejumlah Kepala Perangakat Daerah lainnya.
Menurut Bupati, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Kehadiran UHC katanya, merupakan bagian dari implementasi visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana masyarakat memperoleh hak-hak dasarnya, salah satunya di bidang kesehatan.
Saya berharap, dengan program UHC, masyarakat Lima Puluh Kota tidak lagi takut berobat ke RS maupun Puskesmas dengan alasan tidak mampu membayar.
"Saya ingatkan bila merasa sakit langsung berobat ke Puskesmas/RS dengan membawa dan menunjukan KTP untuk mendapatkan pelayanan secara gratis.
Menurut Bupati 95% masyarakat Lima Puluh Kota telah mendapatkan jaminan kesehatan.
Per Agustus 2024, katanya Pemkab Limpuluh Kota telah mendaftarkan 40.577 jiwa dengan rincian 22.553 jiwa masyarakat ditanggung Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) dan. 18.024 sharing dengan Pemprov Sumbar.
Bupati Safaruddin menegaskan bahwa melalui penambahan peserta JKN tersebut, ia mengharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 ini bisa mencapai UHC, bahkan jika bisa 100 persen masyarakatnya terlindungi melalui Program JKN.
"Saya akan terus memperkuat sinergi dengan dan kolaborasi bersama dengan BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Nagari melalui rekapitulasi verifikasi dan validasi data administrasi hingga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional,” tambah Bupati Safaruddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna menyampaikan, tahun 2020 angka UHC baru 70,6%, di tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 79,8. Untuk tahun 2022 dan 2023 lanjut Yulia, juga mengalami kenaikan hingga 89,5%.
“Seluruh masyarakat Lima Puluh Kota berhak sehat dan mendapatkan kesetaraan pelayanan. Untuk itu, kami dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Yulia Masna.(mfs/asroel bb)