Limapuluh Kota,merapinews.com. --
Percakapan itu mula-mula berbisik. Dari satu warung kopi ke grup percakapan ponsel, lalu menjalar cepat seperti api menyambar ilalang kering. Dalam beberapa hari terakhir, warga di wilayah Limapuluh Kota dan Payakumbuh dibuat resah oleh beredarnya sebuah video pendek yang diklaim bermuatan tidak senonoh dan diduga melibatkan sosok pejabat publik.
Tak ada yang benar-benar tahu dari mana asal rekaman itu. Namun hampir semua orang pernah mendengar ceritanya. Sebagian mengaku telah melihat, sebagian lagi hanya mendengar dari cerita orang lain.
Di sudut kedai, di bangku pangkalan ojek, hingga di teras rumah selepas magrib, topik itu muncul dengan nada yang sama: penasaran bercampur ragu.
“Katanya mirip,” bisik seorang warga pelan, seolah takut suaranya ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar.
Spekulasi pun tumbuh liar. Wajah dalam video disebut-sebut menyerupai salah satu pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Namun hingga kini, belum ada satu pun pernyataan resmi yang memastikan kebenaran rekaman itu—baik soal keaslian video maupun identitas orang di dalamnya. Ketidakpastian itulah yang justru membuat isu semakin cepat berputar.
Di tengah riuhnya kabar, seorang pejabat Majelis Ulama Indonesia setempat memilih bersikap hati-hati. Ia menolak memberikan penilaian sebelum ada kejelasan dari pihak berwenang. Baginya, memastikan kebenaran adalah langkah pertama sebelum masyarakat mengambil sikap.
Menurutnya, ajaran agama melarang penyebaran pornografi sekaligus melarang membuka aib seseorang. Ia mengingatkan bahwa menyebarkan ulang materi yang belum jelas kebenarannya hanya akan memperluas dampak negatif—bukan sekadar bagi individu yang diduga terlibat, tetapi juga bagi ketenangan masyarakat secara umum.
Imbauan itu terasa kontras dengan arus informasi digital yang bergerak nyaris tanpa rem. Sekali sebuah file beredar, ia dapat melintas batas wilayah dalam hitungan detik, melompat dari satu perangkat ke perangkat lain, meninggalkan jejak percakapan yang sulit dihentikan.
Di kantor pemerintahan daerah, suasana justru lebih senyap. Upaya konfirmasi kepada sekretaris daerah belum membuahkan hasil. Seorang staf menyampaikan singkat bahwa pimpinan sedang menerima tamu dan mengikuti agenda rapat. Jawaban formal itu menambah ruang kosong yang belum terisi penjelasan.
Sejumlah tokoh masyarakat memilih bersikap serupa: menahan komentar. Mereka tidak ingin ikut memperkeruh keadaan dengan dugaan yang belum terbukti. Meski demikian, harapan mereka sama—agar aparat penegak hukum segera menelusuri asal usul video tersebut dan memastikan fakta yang sebenarnya.
Di balik hiruk-pikuk kabar, masyarakat kini berada di persimpangan sikap: antara rasa ingin tahu dan tanggung jawab moral. Sebab di era ketika sebuah rekaman dapat menjadi viral dalam sekejap, kebenaran sering kali berjalan lebih lambat daripada rumor.
Dan hingga saat ini, video itu masih menyisakan satu hal yang belum terjawab—apakah ia fakta, rekayasa, atau sekadar bayang-bayang yang dibentuk oleh persepsi.(asroel bb).
