Bukittinggi,merapinews.com --
Seluruh PNS termasuk pegawai honorer dilingkunan Pemerintah Kota Bukittinggi, agar tetap mejaga netralitas mengikuti tahapan Pilkada serenak tahun 2024.
Pjs Wali Kopta Bukittinggi Hani Syopiar Rustam mengingatkan hal itu, saat ia menerima audensi Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] Bukittinggi, diruang kerjanya, Kamis 3/10-2024.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berikrar dan menandatangani fakta integritas sikap netral ASN pada 26 September bulan lalu.
“Ini sebagai komitmen agar PNS tidak menunjukan keberpihakan kepada siapaun”, ujarnya.
Ia menjelaskan, netralitas sifatnya wajib dan harus dipegang teguh oleh segenap ASN.
Sikap netral tersebut bukan hanya saat Pilkada, tapi dalam tugas pelayanan pada masyarakat, agar seluruh warga mendapat pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi.
ASN, katanya merupakan pilar penting dalam menjalankan tugas pemerintah dan wajib menjaga demokrasi yang sehat dan memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat.
“Komitmen ini perlu sebagai upaya dan memastikan bahwa seluruh ASN tetap menjaga netralitas, terutama dalam penyelanggaraan Pilkada 27 November 2024.
Nada yang sama juga meluncur dari harapan ketua Bawaslu Kota Bukitingi Ruzi Hariyadi.
Ia menegaskan, dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI, Polrti, ia telah membentuk kelompok kerja [Pokja].
Pokja itu kata Ruzi, melibatkan stakeholder dari pemerintahan Kota Bukittinggi melalui BKPSDM, Kebangpol, Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/agam, Kejaksaan Negri Bukittinggi dan Media masa.[asroel bb]
