Halaman Pendopo Gubernuran Banten, siang itu dipenuhi wajah-wajah yang tak asing dengan kata “deadline”. Wartawan dari berbagai penjuru Tanah Air berkumpul dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, 9 Februari lalu. Di tengah riuh obrolan dan kilatan kamera, satu pesan mengemuka: jurnalisme tidak boleh tunduk pada algoritma.
Di antara peserta yang hadir, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang dipimpin koordinator kemitraan Syahyetty Syamra, turut menegaskan eksistensinya. Meski dengan keterbatasan, kehadiran mereka menjadi simbol bahwa denyut pers daerah tetap hidup dan mengambil bagian dalam percakapan besar tentang masa depan jurnalisme Indonesia.
Mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berdiri di podium utama. Ia menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Presiden kepada seluruh insan pers.
Namun lebih dari itu, Cak Imin—sapaan akrabnya—mengajak wartawan merenung di tengah arus digital yang tak terbendung.
“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” ucapnya tegas.
Kalimat itu terasa relevan. Indonesia kini menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk terhubung dengan internet, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial hampir tiga jam per hari. Informasi mengalir deras, nyaris tanpa saringan. Di ruang-ruang digital, kebenaran sering kali harus bersaing dengan sensasi.
Menurut Cak Imin, masyarakat hari ini memang membutuhkan kecepatan. Namun kecepatan tanpa akurasi hanya akan melahirkan kebisingan. Tanpa komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme bisa kehilangan makna dan kepercayaan publik.
Ia menegaskan, pemerintah menyadari beratnya tantangan yang dihadapi media massa. Disrupsi digital tak hanya mengubah pola konsumsi informasi, tetapi juga mengguncang model bisnis media. Banyak ruang redaksi dipaksa beradaptasi dengan logika klik, trafik, dan algoritma platform.
Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional. Negara, kata dia, tidak akan membiarkan pers menghadapi perubahan besar ini sendirian. Dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights), menjadi salah satu langkah yang didorong agar media tetap memiliki pijakan ekonomi yang adil.
Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas, pers diharapkan menjadi penjernih, bukan penambah keruhnya suasana. Hoaks dan disinformasi yang beredar luas di media sosial menuntut kehadiran jurnalisme yang bekerja dengan verifikasi, etika, dan tanggung jawab.
Cak Imin juga menyinggung peran pers dalam mengawal program-program prioritas nasional—mulai dari sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga agenda strategis jangka panjang. Bagi dia, pers bukan sekadar penyampai kabar, melainkan jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik.
“Tiga peran utama pers ke depan adalah sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghindari praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi,” pesannya.
Peringatan HPN 2026 pun menjadi lebih dari sekadar perayaan tahunan. Ia menjelma menjadi ruang refleksi: tentang nurani di balik berita, tentang tanggung jawab di balik setiap kata yang terbit.
Di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh angka dan algoritma, pesan itu terasa seperti pengingat sederhana namun mendasar—bahwa pada akhirnya, jurnalisme adalah kerja manusia untuk manusia. Dan selama nurani tetap menjadi kompasnya, ia tak akan pernah kalah.(asroel bb).
