Limapuluh Kota,merapinewe.com. --
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Limapuluh Kota terus bergerak dan menunjukkan dampak nyata. Hingga awal Februari 2026, sebanyak 39.000 siswa tercatat telah menerima manfaat program strategis nasional tersebut.
Capaian itu tidak terlepas dari penguatan infrastruktur layanan di lapangan. Saat ini, pemerintah daerah telah mengoperasikan 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah Kecamatan. Jumlah tersebut bertambah setelah pada awal tahun 2026 dilakukan penambahan tiga unit dapur SPPG baru.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Limapuluh Kota, Yunire Yunirman, mengatakan bahwa pengembangan jaringan SPPG masih akan terus berlanjut. Pemerintah daerah, menurutnya, berkomitmen memperluas cakupan layanan agar semakin banyak siswa yang bisa mengakses makanan bergizi secara merata.
“Jumlah penerima manfaat akan terus bertambah. Seiring itu, dapur SPPG juga akan kita perbanyak, tentu dengan memperhatikan kesiapan di lapangan,” kata Yunire saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 6 Februari 2026.
Yunire menjelaskan, saat ini SPPG telah beroperasi di Kecamatan Harau sebanyak tiga unit, sementara masing-masing satu unit berada di Kecamatan Kapur IX, Guguak, Payakumbuh, Akabiluru, Mungka, serta Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
Meski demikian, Yunire menegaskan bahwa penambahan jumlah dapur bukan sekadar mengejar target kuantitatif. Ia mengingatkan, setiap rencana pembukaan SPPG baru harus diiringi kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta jaminan keamanan pangan yang ketat.
“Tidak ada toleransi untuk dapur yang belum layak. Izin operasional tidak akan dikeluarkan kalau standar belum terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh SPPG yang telah berjalan di Limapuluh Kota wajib memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut, kata Yunire, menjadi prasyarat penting untuk memastikan proses pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.
Menurut Yunire, bertambahnya jumlah SPPG justru menuntut sistem pengawasan yang lebih disiplin. Pemerintah daerah tidak ingin kualitas layanan berbeda antara satu titik dengan titik lainnya.
“Semakin banyak dapur, pengawasan harus semakin kuat. Kualitas makanan harus seragam, aman, dan sesuai standar di semua lokasi,” ujarnya.
Pengalaman pengelolaan SPPG yang sudah beroperasi sebelumnya, lanjut Yunire, menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan dan kontinuitas bahan pangan, kesiapan tenaga pengelola, hingga pola distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Ia menekankan bahwa tanpa sistem yang terkoordinasi dengan baik, perluasan layanan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Penambahan jumlah SPPG harus diikuti dengan penguatan sistem. Fokus kita bukan hanya menambah angka, tetapi memastikan layanan berjalan konsisten dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Yunire juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan Program MBG.
Menurutnya, program ini tidak bisa ditopang oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
Dinas kesehatan berperan dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan, dinas pendidikan memastikan sasaran penerima tepat, pemerintah nagari mendukung pelaksanaan di wilayah, aparat keamanan menjaga kelancaran distribusi, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan dalam pengawasan pengelolaan limbah dapur.
“MBG ini program besar. Kalau tidak dikerjakan bersama-sama, sulit menjaga kualitas dan keberlanjutannya,” ujar Yunire.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Limapuluh Kota tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga tetap terjaga kualitasnya, sekaligus benar-benar memberi dampak pada peningkatan gizi dan kesehatan generasi muda.(asroel bb)
