Bukittinggi,merapinews.com. —
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Bukittinggi, Hj. Elfianis, A.Md, menegaskan pentingnya penguatan UMKM, peningkatan kualitas perizinan, serta strategi konkret penyerapan tenaga kerja lokal sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penegasan itu ia tekankan saat Pansus II menggelar rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026), di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Hj. Elfianis bersama anggota Pansus II, serta didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam pembahasanya, Pansus II mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi di sektor perekonomian sepanjang tahun 2025. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah catatan penting yang dinilai harus segera ditindaklanjuti.
Penekanan utama diberikan pada perlunya langkah nyata, bukan sekadar program administratif. "Saya tekankan pengembangan UMKM harus menjadi prioritas strategis dengan dukungan kebijakan yang lebih konkret, mulai dari akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar", ujar Elfianis mengingatkan.
Demikian juga halnya dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui DPMPTSP dinilai tidak boleh stagnan.
Sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah Kemudahan dan kecepatan layanan lni akan menjadi menjadi faktor penentu dalam menarik investasi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama Elfianis menyoroti masih belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi antar perangkat daerah agar peluang kerja yang tercipta benar-benar dapat diakses oleh masyarakat Bukittinggi.
“Koordinasi lintas perangkat daerah harus diperkuat agar arah pembangunan ekonomi lebih terukur dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,”
menjadi penegasan dalam rapat tersebut.
Pansus II akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam sebagai dasar penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun 2025.
"Rapat ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan optimal serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat", ujar Hj. Elfianis.(asroel bb).
