Agam, merapinews.com --
Pemerintah Kabupaten Agam mendapat apresiasi dari Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera atas berbagai langkah yang dilakukan dalam mempercepat pemulihan pascabencana di daerah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, menjelaskan apresiasi itu disampaikan dalam rapat analisa dan evaluasi progres pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, Selasa (23/6).
Menurut Roza, Pemerintah Kabupaten Agam dalam rapat tersebut diwakili Sekretaris Daerah Mhd. Lutfi AR, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Dandi Pribadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yunilson, serta sejumlah kepala OPD terkait, di antaranya Kepala BPBD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
Dalam rapat itu disampaikan, dari 53 kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera, sebanyak 39 daerah telah berada pada kondisi normal, tiga daerah mendekati normal, sementara sisanya masih memerlukan perhatian dan percepatan penanganan.
Meski indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Agam masih berada pada kategori kuning, Posko Nasional menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan perkembangan positif.
Diantaranya adalah inisiatif Pemkab Agam menggelar rapat koordinasi secara hybrid pekan lalu untuk membahas rencana pembangunan hunian tetap (huntap) di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU).
Rapat tersebut l, kata Roza, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menilai langkah yang dilakukan Pemkab Agam, patut diapresiasi karena mampu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan tanpa terkendala jarak.
"Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa. Pemanfaatan teknologi melalui rapat hybrid terbukti mampu mempertemukan seluruh pihak terkait mencari solusi terhadap berbagai persoalan pemulihan pascabencana," ujar Irjen Wahyu.
Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi, kita di Pemerintah Kabupaten Agam untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana demi terwujudnya pemulihan yang lebih optimal bagi masyarakat. (asroel bb)
