Limapuluh Kota,merapinews.com —
Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi seluruh pihak.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Sarilamak, Jumat (4/6/2026). Rakor dihadiri Forkopimda, perangkat daerah, camat, wali nagari, serta instansi terkait.
Wabup menyebut Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk daerah rawan karhutla, terutama pada musim kemarau yang berpotensi meningkatkan titik panas. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons cepat dari seluruh unsur.
“Penanganan karhutla harus dilakukan bersama, tidak bisa parsial,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pendidikan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Alfian, menekankan pentingnya langkah mitigasi melalui patroli terpadu, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, turut memaparkan pemetaan daerah rawan, kesiapan sarana prasarana, serta kesiapan personel gabungan dalam penanganan karhutla. rel/asroel bb)
